Komisi X DPR Kritik Rencana Kewajiban Pelajaran Bahasa Prancis

Komisi X DPR Kritik Rencana Kewajiban Pelajaran Bahasa Prancis
Foto: Ilustrasi Komisi X DPR Kritik Rencana Kewajiban Pelajaran Bahasa Prancis.

Komisi X DPR RI memberikan catatan kritis terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan pelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan Indonesia. Masukan tersebut disampaikan sebagai respons atas rencana perluasan bahasa asing di sekolah, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Jumat (29/5/2026).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan, sehingga pelajaran bahasa Prancis sebaiknya menjadi mata pelajaran pilihan terlebih dahulu.

ÔÇ£Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,ÔÇØ ujar Lalu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5).

Lalu mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar dipandang masyarakat sebagai agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah didesak segera memaparkan peta jalan rencana tersebut secara rinci demi sinkronisasi visi diplomasi dengan realitas infrastruktur di daerah.

Sebelumnya, rencana perluasan pembelajaran bahasa Prancis ini diutarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, pada Kamis (28/5) waktu setempat.

"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Presiden Prabowo sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Instruksi dari Istana Elysee ini diproyeksikan sebagai strategi meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Meski demikian, Komisi X DPR menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai beban belajar siswa serta pemenuhan kebutuhan guru bahasa asing yang tersertifikasi di seluruh pelosok tanah air.

Artikel terkait

Rekomendasi