Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penyediaan akses layanan digital bagi 2.500 desa yang belum terhubung internet agar rampung pada akhir 2026. Proyeksi ini merupakan bagian dari akselerasi pembangunan Indonesia Digital yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, kepastian komitmen tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu (9/5/2026). Dalam peninjauan di wilayah perbatasan tersebut, Presiden memeriksa kesiapan perangkat serta kualitas jaringan internet bagi penduduk setempat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara berkomitmen memperkuat infrastruktur komunikasi di wilayah-wilayah terluar. Langkah ini diambil guna menjamin masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses digital yang setara dengan wilayah perkotaan.
"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan handphone untuk semua KK," ujar Presiden Prabowo, di hadapan warga Miangas.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa perluasan konektivitas digital dilakukan secara masif hingga menyentuh seluruh titik terluar Indonesia. Program ini bertujuan menghapus batasan akses informasi di berbagai pelosok nusantara.
"Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas," kata Meutya Hafid.
Guna menyokong jaringan di Miangas, pemerintah mendistribusikan 250 unit modem Starlink serta ratusan telepon seluler kepada masyarakat setempat. Selain itu, penguatan sinyal Base Transceiver Station (BTS) dilakukan melalui kolaborasi antara BAKTI Komdigi dan Telkomsel demi stabilitas layanan.
Upaya ini diproyeksikan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Meutya menekankan bahwa pemerataan infrastruktur adalah syarat mutlak untuk menciptakan keadilan sosial di bidang digital.
"Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas," ujarnya.
Kunjungan kerja Presiden ke wilayah Kepulauan Talaud tersebut sekaligus menjadi momentum penegasan fokus pemerintah dalam membangun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penguatan fondasi digital nasional diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
