Pemerintah Prefektur Kochi di Jepang mengumumkan kebijakan pemberian subsidi biaya aplikasi kencan bagi warga lajang berusia 20 hingga 39 tahun mulai 10 April 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam menekan angka penurunan kelahiran yang kian serius di wilayah pedesaan.
Dilansir dari Detik Health, warga yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan dana hingga 20.000 yen atau setara Rp 2,1 juta pada tahun fiskal 2026. Dana tersebut dikhususkan untuk penggunaan aplikasi perjodohan yang telah mendapatkan sertifikasi layanan pencarian pasangan berbasis internet.
Salah satu platform yang masuk dalam daftar kerja sama adalah Tapple, sebuah aplikasi kencan populer yang sebelumnya telah bermitra dengan Kochi sejak Desember 2025 untuk mempromosikan layanan daring yang aman. Penentuan nominal bantuan didasarkan pada biaya langganan tahunan aplikasi tersebut.
"Tarif keanggotaan tahunan biasanya sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biaya," kata seorang pejabat prefektur.
Pemerintah setempat berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini dengan menyurvei para peserta program setelah satu tahun berjalan. Hal tersebut dilakukan guna mengukur efektivitas pemberian subsidi dalam meningkatkan peluang pernikahan di kalangan generasi muda.
Strategi serupa sebenarnya pernah diterapkan oleh Prefektur Miyazaki tahun lalu melalui pemberian subsidi aplikasi kencan sebesar 10.000 yen per orang. Meskipun mendapat pujian sebagai langkah kreatif, kebijakan ini juga memicu kritik terkait beban ekonomi dan jam kerja yang panjang di Jepang.
Data Badan Anak dan Keluarga Jepang tahun 2024 menunjukkan tren pergeseran pencarian pasangan, di mana satu dari empat orang menikah di bawah usia 39 tahun bertemu melalui aplikasi kencan. Internet kini telah melampaui metode tradisional seperti pertemuan di sekolah atau lingkungan kerja.
Kondisi demografi Jepang saat ini berada pada titik kritis setelah mencatat angka kelahiran terendah sepanjang sejarah pada tahun 2025 dengan jumlah 705.809 bayi. Penurunan kelahiran ini tercatat sudah terjadi selama sepuluh tahun berturut-turut di seluruh negeri.
Meski angka kelahiran menurun, data pernikahan justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan 5.657 kasus pada tahun lalu sehingga total mencapai 505.656 pernikahan. Pemerintah pusat menyatakan akan terus berupaya meningkatkan pendapatan anak muda guna membantu keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak.
