Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait informasi kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat memicu polemik. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pada Kamis (23/4/2026) bahwa jumlah tersebut merupakan angka simulasi perhitungan ekstrem dan bukan kebutuhan riil di lapangan.
Dilansir dari Kompas, proyeksi angka belasan ribu ekor sapi tersebut muncul berdasarkan asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengolah menu daging sapi secara serentak. BGN menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mewajibkan penyeragaman menu di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam rincian teknisnya, setiap satu kali proses memasak di satu SPPG membutuhkan volume daging yang sangat besar untuk melayani para penerima manfaat. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan daging tersebut setara dengan bobot daging satu ekor sapi dewasa.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," ujarnya.
Estimasi berat daging yang diperlukan dalam satu siklus masak tersebut bahkan bisa menyentuh angka lebih tinggi dari perhitungan awal. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan porsi protein hewani yang harus tersedia dalam setiap paket makanan yang didistribusikan.
"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ucap Dadan.
Pemerintah berupaya mencegah terjadinya guncangan harga komoditas pangan di pasar akibat permintaan yang melonjak tiba-tiba dalam satu waktu. BGN berkaca pada kejadian tanggal 17 Oktober saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan distribusi makanan ke 36 juta penerima.
Lonjakan permintaan telur pada momen tersebut terbukti memberikan tekanan signifikan terhadap harga pasar secara nasional. Dadan mengungkapkan bahwa kebutuhan jutaan butir telur tersebut langsung mengerek harga jual di tingkat konsumen.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," kata Dadan.
Guna mengantisipasi pengulangan insiden serupa, BGN kini memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk menyusun menu berdasarkan potensi komoditas lokal yang tersedia. Pendekatan fleksibel ini diharapkan dapat memberdayakan peternak dan petani lokal sekaligus menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ucap Dadan.
