Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyelesaian pembangunan 1.369 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2026 guna memperkuat ekonomi pesisir. Pelaksana Tugas Sekjen KKP, Andi Artha Donny Oktopura, mengonfirmasi target tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Percepatan proyek ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden untuk segera memperluas jangkauan program dari realisasi saat ini. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, sebagian dari 100 kampung yang sedang berjalan akan segera dioperasikan dalam waktu dekat.
"Jadi, kalau saat ini kami alhamdulillah sudah menyelesaikan di tahun ini, kita ditugaskan untuk menyelesaikan 1.369 kampung, kurang lebih seribuan lah. Dan di tahun ini kami sudah menjalankan kurang lebih 100, cuma presiden minta 1.269 di tahun ini, sehingga totalnya nanti 1.369 lah di tahun ini," kata Andi Artha Donny Oktopura, Pelaksana Tugas Sekjen KKP.
Pemerintah memproyeksikan 100 unit kampung nelayan pertama tersebut akan siap beroperasi secara penuh pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Inisiatif ini diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kawasan pesisir yang selama ini dinilai tertinggal secara ekonomi.
"Sehingga nantinya ini bisa menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru untuk khususnya masyarakat-masyarakat nelayan-nelayan kita yang di pesisir yang selama ini dianggap, mohon maaf, yang kita tahu sebagai kantong-kantong kemiskinan," tutur Andi Artha Donny Oktopura, Pelaksana Tugas Sekjen KKP.
Data dari proyek percontohan di Biak pada 2023 menunjukkan keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan secara nyata. Pendapatan nelayan di wilayah tersebut dilaporkan melonjak seratus persen berkat perbaikan infrastruktur dan manajemen produksi.
"Kami sebenarnya di tahun 2023 sudah membuat modeling di Biak, dan sudah bisa dievaluasi hasilnya, itu ada peningkatan pendapatan 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Sebelum ada program sampai dengan setelah itu bisa kita bandingkan, bisa meningkat pendapatan lainnya 2 kali lipat, dari Rp 3.500.000 menjadi sekitar Rp 7.000.000," jelas Andi Artha Donny Oktopura, Pelaksana Tugas Sekjen KKP.
Selain peningkatan penghasilan, penerapan sistem rantai dingin atau cold chain yang lebih baik juga meningkatkan standar kualitas hasil tangkapan. Hal ini memungkinkan produk perikanan daerah menembus pasar industri skala besar di kota-kota besar Indonesia.
"Serta tadinya ikan-ikan itu hanya bisa dijual di lokal, tetapi dengan pembangunan sistem rantai dingin yang baik, mutu ikan bisa menjadi lebih baik, dan dia bisa masuk dalam standar mutu untuk industri. Hal tersebut terbukti, saat ini ikan-ikan di Biak itu sudah bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Bitung, perusahaan-perusahaan yang ada di Semarang, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta," tutup Andi Artha Donny Oktopura, Pelaksana Tugas Sekjen KKP.
