Aksi kirab budaya yang diselenggarakan oleh politisi Dedi Mulyadi di Bandung, Jawa Barat, mendadak menerima sorotan tajam dari warganet. Kegiatan parade yang berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2024 tersebut memicu kontroversi di media sosial.
Dilansir dari Suara, iring-iringan yang menampilkan parade kostum ala kerajaan, kereta kencana, serta pasukan berkuda ini dinilai tidak peka terhadap situasi ekonomi masyarakat saat ini. Alih-alih menuai pujian, acara tersebut justru panen kritik pedas.
Berdasarkan rekaman video yang viral di platform X, Dedi Mulyadi terlihat menunggangi kuda di tengah kerumunan massa yang memadati jalanan. Sejumlah pejabat lain juga tampak mengikuti di belakang menggunakan kuda dan kereta kencana.
Pergelaran ini berlangsung pada malam akhir pekan dan menutup akses lalu lintas utama. Akibatnya, penutupan jalan tersebut memicu kemacetan parah dan mendatangkan kekesalan dari para pengguna jalan yang terjebak di lokasi.
Kritikan publik mengalir deras lantaran perayaan megah ini dianggap sangat kontras dengan kondisi ekonomi nasional. Warganet menyoroti nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17 ribu per dolar AS.
Masyarakat menilai aksi seremonial tersebut tidak memiliki urgensi di tengah tingginya angka pengangguran di Jawa Barat serta mahalnya harga kebutuhan pokok. Publik menganggap tokoh publik seharusnya fokus menghadirkan solusi konkret atas masalah riil.
"Orang malah pada sibuk mikirin kenaikan dolar, ini malah main raja-rajaan," tulis akun @lih*** di kolom komentar.
Komentar lain dari masyarakat juga menyoroti ketimpangan sosial serta penggunaan sumber daya untuk acara seremonial yang mengganggu fasilitas publik.
"Sumpah ini tuh mirip sama yang di pusat. Jadi pejabat kayak cuma buat mewujudkan mimpi-mimpi dirinya. Bukan yang buat kemaslahatan umat. Sementara rakyatnya saja sampai ngusul ke propinsi sebetul badan transportasi umum," sindir akun @ric***.
Sejumlah warga yang mengikuti rekam jejak mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan bahwa gaya kepemimpinan teatrikal ini bukan hal baru.
"Kok pada kaget gitu sih (khususnya warga Jabar) wkwk. Dari dulu pas jabat di Purwakarta ya ginilah sukanya. Yang apes PNS-nya diwajibkan ikutan arak-arakan," tulis akun @txt***.
Hingga saat ini, belum ada respons ataupun tanggapan resmi dari pihak Dedi Mulyadi terkait gelombang kritik yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
