Perwakilan warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, mengkritik keras munculnya narasi terkait restu penguasa bagi kandidat pemimpin jelang Muktamar Ke-35 NU pada Rabu (20/5/2026). Dilansir dari Media Indonesia, ia menilai ketergantungan pada jaringan negara mencederai sejarah organisasi.
Kondisi politik menjelang pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilaporkan mulai memanas seiring munculnya enam poros kekuatan. Khalilur menegaskan bahwa NU tidak lahir dari rahim kekuasaan negara, melainkan para ulama yang berkontribusi mendirikan Republik Indonesia.
"NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu, terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri ikut didirikan oleh para kiai NU," ujar HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Perwakilan Warga NU.
Legitimasi moral kiai di tingkat kampung dinilai menjadi fondasi kuat pada awal kemerdekaan saat struktur birokrasi dan militer belum kokoh. Hubungan historis antara Presiden Soekarno dan Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ari menjadi bukti posisi ulama sebagai sumber moral bangsa, bukan subordinasi kekuasaan.
"Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden. Di situ ada adab, ada kesadaran sejarah. Ada penghormatan bahwa para ulama bukan subordinasi kekuasaan, melainkan sumber moral bangsa," kata HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Perwakilan Warga NU.
Peran sejarah kaum nahdliyin juga tercatat dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 melalui Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Khalilur melayangkan protes keras terhadap indikasi penggunaan birokrasi dan aparat negara untuk mengondisikan dukungan kepengurusan PBNU mendatang.
"Gus Dur pernah mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Sebab ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan kekuasaan, ia perlahan kehilangan daya kritis dan otoritas moralnya," tutur HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Perwakilan Warga NU.
Meskipun mengkritik gejala intervensi, Khalilur meyakini Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok negarawan yang tetap menghormati independensi NU. Ia menegaskan forum tertinggi ini menjadi pembuktian bagi kemandirian warga nahdliyin dari tekanan luar.
"Muktamar NU ke-35 karena itu bukan sekadar forum memilih Ketua Umum dan Rais Aam. Ia adalah ujian besar bagi kemandirian organisasi ini. Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa," pungkas HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Perwakilan Warga NU.
