Pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, menyerahkan uang sebesar Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada Kamis (23/4/2026). Pengembalian dana tersebut dilakukan setelah Khalid diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dilansir dari Nasional, Khalid menegaskan kedudukannya sebagai korban dalam sengkarut pemanfaatan kuota haji tersebut. Ia menjelaskan bahwa awalnya pihak Uhud Tour hanya berkomunikasi dengan PT Muhibbah Mulia Wisata yang berlokasi di Pekanbaru untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah.
"Nah tiba-tiba datang PT Muhibbah ini nawarkan dengan alasan visa resmi. Pada saat kami sudah keluar visanya, kami berangkat, yang kami tahunya itu dari PT Muhibbah," kata Khalid di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Khalid menekankan tidak pernah ada komunikasi antara dirinya dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun mantan Staf Khusus Menag, Gus Alex, dalam proses ini.
"Sebab itu, makanya saya bahasakan kami korban," ujarnya.
Terkait aliran dana sebesar Rp 8,4 miliar, Khalid menyebut uang itu berasal dari pihak PT Muhibbah Mulia Wisata. Penyerahan kepada penyidik dilakukan secara kooperatif setelah adanya permintaan dari pihak otoritas antikorupsi saat proses penyelidikan berlangsung.
"Uang itu (Rp 8,4 miliar) dikasih oleh PT Muhibbah, terus kami enggak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi, sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban," ucap Khalid.
Berdasarkan catatan sebelumnya pada Selasa (9/9/2025), Khalid telah mengutarakan bahwa dirinya merasa dirugikan oleh travel milik Ibnu Mas'ud tersebut. Ia memposisikan dirinya setara dengan jemaah lain yang menggunakan jasa PT Muhibbah Mulia Wisata.
"Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu MasÔÇÖud. Jadi, posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu MasÔÇÖud," kata Khalid.
Pihak Uhud Tour sedianya sudah menyiapkan keberangkatan jemaah melalui jalur haji furoda yang biasa dilakukan setiap tahun. Namun, tawaran dari Ibnu Mas'ud mengubah rencana keberangkatan karena adanya klaim ketersediaan kuota resmi dari pemerintah.
"Kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuma waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap. Jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu MasÔÇÖud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini (kuota khusus) dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Kuota resmi," ujar Khalid.
Sebanyak 122 jemaah dari Uhud Tour akhirnya dialihkan untuk berangkat menggunakan jasa travel Muhibbah Mulia Wisata. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan bahwa visa yang digunakan merupakan jalur legal di bawah naungan Kementerian Agama.
"Karena dibahasakan resmi dari Kemenag, kami terima gitu, dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah," tutur Khalid.
Selama perjalanan ibadah, Khalid mengungkapkan bahwa pelayanan yang diterima oleh para jemaah memiliki standar kualitas yang tinggi. Ia menyebut layanan tersebut tidak menyerupai layanan haji reguler pada umumnya.
"Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi," ucap Khalid.
