Kementerian Luar Negeri RI menginstruksikan seluruh maskapai penerbangan yang mengangkut calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 untuk tidak melintasi wilayah konflik di Timur Tengah pada Kamis (16/4/2026). Langkah preventif ini diambil guna menjamin keselamatan operasional penerbangan menuju Arab Saudi.
Pemerintah menyarankan agar rute penerbangan dialihkan langsung menuju Jeddah atau kota lain di Arab Saudi tanpa melewati zona berisiko. Instruksi ini dikeluarkan menyusul dinamika keamanan yang sedang berkembang di kawasan tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menekankan pentingnya bagi pengelola perjalanan dan maskapai untuk mempertimbangkan rute alternatif yang lebih aman bagi para jemaah.
"Untuk travel, pengelola jemaah hajinya, penerbangan kalau bisa menghindari wilayah-wilayah konflik tentunya, sebelumnya dari kita ya ada yang langsung ke Jeddah atau Arab Saudi ada yang langsung," kata Heni Hamidah, Direktur Pelindungan WNI Kemlu.
Heni memastikan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak akan mengganggu jadwal keberangkatan jemaah Indonesia. Pemerintah tetap berpegang pada rencana awal operasional haji yang telah ditetapkan sebelumnya.
"So far haji masih on schedule ya," ujarnya Heni Hamidah, Direktur Pelindungan WNI Kemlu.
Sementara itu, koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa kesiapan teknis di lapangan telah mencapai tahap finalisasi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa seluruh komponen pendukung layanan sudah siap beroperasi penuh.
"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.
Pemerintah Indonesia telah mengamankan 177 hotel di Mekkah yang tersebar di wilayah Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah. Untuk wilayah Madinah, akomodasi dipusatkan pada 100 hotel di kawasan Markaziah guna memudahkan mobilisasi jemaah.
Sektor kesehatan juga diperkuat dengan penyediaan 40 klinik di Mekkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang akan mendapatkan pengawalan medis secara melekat dari tenaga profesional.
"Setiap kloter terdiri atas satu dokter dan satu tenaga kesehatan," ucap Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.
Guna memaksimalkan penanganan medis darurat, pemerintah menjalin kemitraan strategis dengan Saudi German Hospital di Arab Saudi. Seluruh fasilitas ini disiapkan untuk melayani jemaah Indonesia yang akan segera diberangkatkan sesuai jadwal.
