Penurunan signifikan tercatat pada angka kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui serangkaian intervensi terpadu yang dilakukan pemerintah. Sebagian besar kelompok masyarakat dalam kategori ini kini dilaporkan telah berhasil keluar dari zona kemiskinan tersebut.
Langkah penanggulangan ini mengacu pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Evaluasi terhadap program tersebut dibahas secara menyeluruh dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, pada Senin (27/04/2026).
Dikutip dari Investortrust, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memaparkan pergeseran data tersebut secara berkala.
"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama," ujar Muhaimin.
Secara kuantitas, penyusutan ini memangkas jumlah penduduk miskin ekstrem dari yang semula 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Hal tersebut menandakan ada sekitar 1,36 juta orang yang berhasil memperbaiki taraf hidupnya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menjelaskan bahwa hasil positif ini merupakan buah dari sinergi kolektif. Kerja sama ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan terkait.
Skema perlindungan sosial menjadi salah satu pilar utama penunjang keberhasilan. Tercatat program bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau setara dengan 93,6 persen dari keseluruhan target sasaran.
Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 56,7 persen di antaranya mendapatkan lebih dari satu program intervensi. Di samping itu, proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II juga telah menyentuh angka 69 unit.
Sektor pangan turut menunjukkan tren positif yang memperkuat ketahanan finansial masyarakat bawah. Data Kementerian Pertanian mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2025 menembus angka 125,35, yang menjadi rekor tertinggi hingga saat ini.
Kondisi tersebut dipicu oleh stabilitas harga komoditas gabah serta jagung di tingkat produsen. Pemerintah juga mengimbangi hal ini melalui langkah penegakan hukum guna memastikan harga di pasar tetap selaras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di bidang pemberdayaan, ruang lingkup program terus diperluas oleh pemerintah. Skema padat karya tercatat berhasil melibatkan lebih dari dua juta orang sebagai tenaga kerja aktif.
Peluang penguatan ekonomi masyarakat bawah ditopang pula oleh kemudahan akses pembiayaan bagi sektor usaha. Sebanyak dua juta debitur baru di sektor UMKM telah memperoleh suntikan modal usaha untuk menggenjot produktivitas serta membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah juga memfasilitasi penempatan bagi 111 ribu pekerja migran Indonesia. Sementara itu, program reforma agraria memberikan pendampingan intensif kepada 28 ribu keluarga penerima manfaat.
Penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas pelayanan dasar juga memperlihatkan progres yang merata di berbagai wilayah. Saat ini, 99,4 persen kecamatan telah dilengkapi dengan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Akses pendidikan dasar kini telah tersedia di 82,3 persen desa, sedangkan layanan pendidikan menengah sudah menjangkau 89 persen kecamatan. Untuk sektor papan, pemerintah merenovasi dan membangun 10.171 unit hunian lewat program BSPS yang tersebar di 219 kabupaten/kota.
Stimulus ekonomi berbasis komunitas lokal diterapkan melalui pelatihan terarah bagi 514 pengurus serta 9.404 tenaga pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
"Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.
Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin," jelas Cak Imin.
