Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 36 peserta pelatihan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan ke China pada Kamis, 8 Mei 2026 malam, untuk mempelajari praktik terbaik penanganan kemiskinan selama dua minggu sebagai bagian dari transformasi program transmigrasi nasional.
Langkah ini merupakan upaya perluasan kerja sama internasional untuk mengadopsi strategi pembangunan wilayah yang akan diimplementasikan pada tingkat desa hingga keluarga di kawasan transmigrasi Indonesia sebagaimana dilansir dari Kompas.
Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai metode yang digunakan di China agar dapat diterapkan secara efektif di tanah air.
"Kami ingin agar mereka betul-betul mempelajari best practice-nya itu seperti apa. Mereka akan berangkat malam ini dan akan berada di sana kurang lebih selama 2 minggu," kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan transmigran, akademisi dari 10 perguruan tinggi mitra, analis internal kementerian, serta pejabat pemerintah daerah, termasuk utusan dari Universitas Indonesia hingga Universitas Hasanuddin.
Peserta dari kalangan perguruan tinggi ini nantinya akan bergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang ditugaskan melakukan pendampingan di puluhan kawasan transmigrasi, terutama di wilayah Papua.
"Inilah yang kita gandeng karena mereka nanti akan menjadi bagian dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi. Khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua yang nanti mereka akan bertugas kurang lebih selama 1 tahun," ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Pemilihan China sebagai lokasi belajar didasari oleh keberhasilan negara tersebut menekan angka kemiskinan ekstrem secara masif bagi miliaran penduduknya dalam kurun waktu empat dekade terakhir.
"Jadi 1,4 miliar penduduknya mereka punya strategi yang cukup besar dalam 4 dekade secara bertahap dilakukan upaya pengentasan kemiskinan itu," kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi.
Program bertajuk Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan ini dijadwalkan berlangsung hingga 22 Mei 2026 dengan seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah China melalui skema undangan kedutaan besar.
Kepala Distrik Klamono Kabupaten Sorong, Oktavianus Kolin, yang turut serta dalam rombongan menyampaikan harapannya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat di Papua Barat Daya setelah menyelesaikan pelatihan.
"Saya dari Papua Barat Daya mengikuti ke Beijing untuk bagaimana saya belajar yang ada di Beijing itu bahwa pengantasan kemiskinannya cukup luar biasa," ujar Oktavianus Kolin, Kepala Distrik Klamono.
