Pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di 93 titik yang tersebar pada 29 provinsi ditargetkan rampung serentak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 20 Juni 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang diselenggarakan bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial di Auditorium Kementerian PU, Rabu (20/5/2026). Dilansir dari Kompas, proyek pengerjaan fisik ini menyasar 91 kabupaten/kota di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, yang mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperluas akses pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
ÔÇ£Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,ÔÇØ ujar Kuswara.
Hingga 19 Mei 2026, data dari Kementerian PU menunjukkan bahwa seluruh lokasi proyek masih berada dalam fase konstruksi. Rata-rata kemajuan fisik pembangunan saat ini baru menyentuh angka sekitar 57 persen.
ÔÇ£Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan SR Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,ÔÇØ tutur Kuswara.
Guna mempercepat proses di lapangan, Kementerian PU telah mendirikan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan SR yang mengintegrasikan berbagai unit organisasi internal. Proyek penuntasan sarana pendidikan ini juga mempekerjakan 67.588 tenaga kerja konstruksi yang dibagi ke dalam tiga shift kerja.
Langkah percepatan pembangunan dinilai krusial agar target operasional tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
ÔÇ£Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,ÔÇØ ujar Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani.
Pihak KSP memberikan apresiasi terhadap pola kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Upaya tersebut mencakup peninjauan lapangan di 22 lokasi Sekolah Rakyat serta penyelenggaraan tiga kali rapat koordinasi antar-sektor.
ÔÇ£Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah, program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,ÔÇØ tegas Fadjar.
Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri pula oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran perwakilan dari Kementerian Sosial, serta para penyedia jasa yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
