Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memerlukan anggaran sekitar Rp30 triliun untuk membenahi 136 titik perlintasan sebidang. Proyek infrastruktur ini menjadi kewenangan pemerintah pusat demi meningkatkan keselamatan dan konektivitas transportasi, seperti dikutip dari Suara.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa total perlintasan sebidang di Indonesia mencapai sekitar 4.000 titik. Namun, tanggung jawab penanganannya terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota.
"Perlintasan sebidang itu total ada sekitar 4.000-an di seluruh Indonesia. Dan ini sebenarnya mirip-mirip jalan. Ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan kita di pusat," ujar Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Pada awalnya, terdapat 184 titik perlintasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 titik telah berhasil diselesaikan, sehingga kini tersisa 136 lokasi lagi.
"Nah, yang jadi kewenangan di pusat itu awalnya 184. Tapi kemudian 48 sudah kita selesaikan, jadi sisa 136 lokasi," katanya.
Kebutuhan dana sebesar Rp30 triliun tersebut nantinya tidak akan sepenuhnya dibebankan pada APBN pusat. Pemerintah bakal menerapkan skema pembiayaan bersama dengan melibatkan pemerintah daerah.
"Dari 136 lokasi kewenangan pemerintah pusat itu betul kebutuhan anggarannya ada Rp30 triliun," ucap Dody.
Mekanisme pendanaan ini akan diselaraskan dengan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) terkait jalan daerah. Pola ini membuka peluang kolaborasi anggaran antara pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
"Jadi kemudian ini semua bisa menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat," ucapnya.
Kementerian PU kini mulai memetakan titik-titik perlintasan yang mendesak untuk ditangani. Proses penentuan skala prioritas ini dikerjakan bersama Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas (Korlantas).
"Mana yang urgent yang kita selesaikan duluan," kata Dody.
Jalur yang menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo di Jawa Timur menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan. Perencanaan desain akhir untuk lokasi tersebut sudah rampung dan seluruh kebutuhan lahan telah diselesaikan.
"Itu final design-nya dari pemerintah provinsi sudah siap dan lahan sudah dibebaskan semuanya oleh pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ungkapnya.
