Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan rencana penyaluran Compressed Natural Gas (CNG) berukuran 3 kilogram. Langkah ini diambil sebagai strategi alternatif untuk menggeser penggunaan LPG dan memangkas angka impor energi nasional yang tinggi.
Seperti dilansir dari Suara, skema pendistribusian yang sedang dirancang memastikan bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli tabung gas baru tersebut. Kepemilikan tabung sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak penyedia atau badan usaha terkait.
"Skemanya, itu masyarakat tidak beli tabung. Tabung milik badan usaha, supplier gasnya. Skema yang sedang dibuat sekarang, masyarakat tidak diharuskan beli tabung," kata Laode saat ditemui wartawan di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah fokus melakukan pengujian keamanan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Tahapan ini memerlukan ketersediaan unit tabung fisik dalam jumlah yang memadai untuk memastikan kelayakan penggunaan.
"Jadi, kita sekarang fokus kepada proses pengujian. Proses pengujian ini butuh tabung yang ril. Untuk bisa kita dapatkan tabung yang real, minimum kita harus pesan 100 ribu," jelasnya.
Proses pemesanan dan penyediaan tabung standar ini dibebankan kepada pihak calon badan usaha yang sedang berjalan. Setelah seluruh aspek keselamatan terpenuhi, pemerintah segera menggulirkan proyek percontohan di sejumlah kota besar di Pulau Jawa, seperti Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
"Kota-kota besar di Pulau Jawa, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, seperti itu," kata Laode.
Mekanisme Penukaran dan Pembatasan Kuota
Sistem distribusi CNG ini dirancang menyerupai model perputaran LPG 3 kilogram yang sudah berjalan, di mana konsumen cukup membawa tabung kosong untuk ditukar dengan yang baru terisi. Meski demikian, pemerintah tetap akan menerapkan regulasi pembatasan jumlah tabung bagi tiap rumah tangga.
Program diversifikasi ke CNG ini dilatarbelakangan oleh fakta bahwa 80 persen pasokan LPG domestik saat ini masih diperoleh melalui impor dari luar negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemilihan CNG didasarkan pada melimpahnya ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
"Berbeda dengan LPG yang bahan baku harus diimpor dari luar negeri," tutupnya.
