Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungan penuh terhadap ketersediaan lahan dan kesesuaian tata ruang untuk proyek Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu atau Giant Sea Wall pada Selasa (05/05/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan ketersediaan lahan hingga aspek spasial tidak akan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur raksasa tersebut. Dilansir dari Detik Finance, kementerian berkomitmen mengawal proyek ini dari sisi regulasi tata ruang dan pengadaan tanah.
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujarnya Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Sinkronisasi ini dilakukan karena Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini sedang dalam tahap revisi. Penyesuaian tersebut mencakup integrasi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa agar selaras dengan rencana induk di tingkat daerah.
"Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut," terang Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Pemerintah juga berfokus pada penguatan kerja sama lintas sektoral guna memastikan integritas data spasial. Ossy menekankan pentingnya integrasi peta melalui kelompok kerja yang melibatkan berbagai lembaga terkait.
"Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal," terang Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Proyek strategis ini dirancang untuk membentang sepanjang 575 kilometer melintasi lima provinsi dari Banten hingga Jawa Timur sebagai benteng pertahanan terhadap penurunan muka tanah dan banjir rob. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan skema pembangunan akan dibagi menjadi belasan bagian.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," kata Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
