Kementerian Pertanian menegaskan pencapaian swasembada pangan nasional didasarkan pada data resmi lembaga negara dan bukan sekadar retorika, pada Kamis (23/4/2026). Klaim ini didorong oleh peningkatan signifikan produksi padi dan beras sepanjang tahun 2025 berdasarkan catatan otoritas terkait.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menanggapi kritik mengenai validitas data pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa data yang digunakan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga kredibel.
"Ini bukan retorika, bukan klaim kosong, melainkan angka-angka resmi dari lembaga negara yang kredibel dan terbuka," tegas Andi, dilansir dari Detik Finance.
Andi menjelaskan bahwa metodologi penghitungan yang tidak akurat sering kali menjadi pemicu munculnya keraguan di tengah masyarakat. Menurutnya, aspek produktivitas dan intensitas tanam merupakan variabel krusial dalam mengukur hasil panen secara utuh.
"Narasi yang hanya menghitung dari luas baku sawah tanpa mempertimbangkan intensitas tanam dan produktivitas merupakan pendekatan yang keliru secara metodologis," terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi nasional tahun 2025 menyentuh angka 11,32 juta hektare atau tumbuh 12,69 persen. Volume produksi gabah kering panen (GKP) juga melonjak 13,29 persen menjadi 71,95 juta ton pada periode yang sama.
Optimalisasi teknologi dan perbaikan infrastruktur pengairan disebut menjadi faktor utama di balik peningkatan hasil bumi tersebut. Pemerintah memfokuskan strategi pada aspek intensifikasi lahan pertanian untuk mengejar target pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
"Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks pertanaman, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi," jelas Andi.
Estimasi BPS menunjukkan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, sementara total konsumsi domestik berada di angka 31,1 juta ton. Surplus tersebut memungkinkan pemerintah untuk meniadakan impor beras medium untuk konsumsi publik sepanjang tahun lalu.
Kementerian Pertanian mengonfirmasi bahwa pengadaan beras dari luar negeri hanya terbatas pada jenis premium untuk industri. Andi memberikan klarifikasi mengenai sisa pengiriman dari periode sebelumnya yang sempat tercatat di awal tahun.
"Impor beras medium yang tercatat di awal 2025 merupakan sisa kontrak tahun sebelumnya, bukan kebijakan impor baru," paparnya.
Sementara itu, Perum Bulog memastikan ketersediaan cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa data stok yang mereka kelola bersifat transparan.
"Stok ini tersimpan secara fisik di ribuan gudang di seluruh Indonesia dan terbuka untuk diperiksa publik," ujarnya.
Hingga 18 April 2026, stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog dilaporkan mencapai 4,95 juta ton. Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dalam setiap penyampaian kritik agar tidak memicu disinformasi di ruang publik.
"Mengkritisi kebijakan adalah hal yang sah, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi parsial," kata Andi.
