Kementerian Sosial menargetkan proses investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal terkait dugaan malaadministrasi pengadaan sepatu Sekolah Rakyat rampung dalam waktu maksimal tiga minggu. Langkah evaluasi menyeluruh kini tengah berjalan di internal kementerian tersebut.
Dikutip dari Nasional, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hasil dari pemeriksaan internal ini dijadwalkan bakal diumumkan pada awal bulan depan.
"Paling lama tiga minggu insyaallah. Jadi paling awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Proses pendalaman kasus saat ini dijalankan oleh Tim Khusus di bawah pimpinan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama Inspektorat Jenderal. Pemeriksaan difokuskan pada keterlibatan dua pejabat yang saat ini status jabatannya telah dinonaktifkan.
Guna menjaga kelancaran fungsi birokrasi, Kementerian Sosial telah menunjuk pejabat pengganti sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
"Ya nanti Irjen ya yang sedang bekerja, tetapi penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara, sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," tutur Gus Ipul.
Kementerian Sosial menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan pada dasarnya wajib mengikuti mekanisme serta regulasi yang berlaku. Upaya investigasi ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan ketidakwajaran anggaran.
"Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam," kata dia.
Tim Khusus diagendakan melakukan penyisiran dokumen secara terbuka dari tahap awal. Penyelidikan mencakup peninjauan kembali penetapan pagu anggaran hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri sebelum proyek pengadaan barang dan jasa dimulai.
Menteri Sosial memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan ini akan berjalan transparan tanpa ada informasi yang disembunyikan dari publik.
Sebelumnya, langkah tegas berupa penonaktifan jabatan telah diambil terhadap dua pejabat operasional. Kebijakan ini menyusul temuan awal dari tim khusus mengenai indikasi malaadministrasi pada proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2025.
"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara," jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Inspektorat Jenderal kini memegang mandat penuh untuk melakukan penelusuran mendalam. Fokus utama pemeriksaan tertuju pada pengadaan logistik alas kaki Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perhatian khalayak luas.
"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," tutur dia.
