Kementerian Sosial menargetkan investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal terkait dugaan malaadministrasi pengadaan sepatu Sekolah Rakyat rampung dalam tiga pekan ke depan. Pengusutan perkara ini dilakukan menyusul adanya indikasi penggelembungan harga pada proyek pengadaan barang tahun anggaran 2025 tersebut, seperti dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
"Paling lama tiga minggu insyaallah. Jadi paling awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses pendalaman perkara saat ini dijalankan oleh Tim Khusus di bawah pimpinan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama pihak Inspektorat Jenderal. Pemeriksaan tersebut berfokus pada keterlibatan dua pejabat struktural Kemensos yang saat ini status jabatannya telah dinonaktifkan.
"Ya nanti Irjen ya yang sedang bekerja, tetapi penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara, sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," tutur Gus Ipul.
Evaluasi menyeluruh dipastikan bakal menyasar ke seluruh tahapan proyek, mulai dari penentuan pagu anggaran hingga penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). Prosedur penindakan internal ini diambil setelah kementerian mengendus adanya ketidakwajaran harga dalam realisasi pengadaan perlengkapan siswa tersebut.
"Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam," kata dia.
Langkah penonaktifan sementara sebelumnya telah diterapkan terhadap Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Jenderal, serta Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara," jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Hasil dari investigasi dan audit menyeluruh terhadap pengadaan sepatu Sekolah Rakyat ini nantinya akan dijadikan acuan utama bagi Kementerian Sosial guna membenahi sistem pengadaan barang dan jasa pada periode berjalan.
"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," tutur dia.
