Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyepakati kerja sama renovasi 10.000 unit rumah milik orang tua siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat pada Senin (11/5/2026) di Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk integrasi bantuan sosial dengan perbaikan infrastruktur tempat tinggal rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi atas alokasi bantuan yang disediakan oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung kesejahteraan keluarga siswa. Program ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak dengan didukung lingkungan rumah yang memadai, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Iya, 10.000 (rumah). Alhamdulillah ini sudah luar biasa, Pak Ara ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai rapat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Pelaksanaan pembedahan rumah ini merujuk pada regulasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Fokus utamanya adalah menyasar keluarga yang tergolong dalam kategori tersebut agar mendapatkan intervensi perlindungan sosial yang komprehensif.
"Di mana anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satunya keluarga atau orangtua dari siswa Sekolah Rakyat dibantu dengan program pembangunan rumah yang tidak layak huni atau dilakukan renovasi agar rumahnya lebih layak huni," ujar Saifullah Yusuf.
Pemerintah menetapkan kriteria ketat bagi calon penerima, termasuk aspek legalitas lahan untuk menjamin keamanan renovasi di masa depan. Verifikasi data akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan.
"Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Tentang kepemilikan tanahnya, tentang keamanan untuk renovasinya," kata Saifullah Yusuf.
Program ini secara teknis masuk ke dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dikelola oleh Kementerian PKP. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa anggaran untuk perbaikan rumah rakyat telah mengalami peningkatan sebagai bentuk prioritas pemerintah saat ini.
"Bapak Presiden sangat memprioritaskan perumahan dengan menaikkan secara signifikan (anggaran) untuk bedah rumah, yaitu ditujukan bagi rakyat yang sudah punya rumah, tapi belum layak huni," kata Menteri PKP Maruarar Sirait.
Kementerian Sosial bertanggung jawab menyediakan data akurat mengenai calon penerima bantuan berdasarkan profil siswa dan keluarga. Sementara itu, pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan di lapangan.
