Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat (8/5/2026) untuk mengonsultasikan pengadaan barang dan jasa, khususnya perlengkapan siswa Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan menutup celah penyimpangan anggaran negara, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kemensos mencatat posisi ke-167 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran yang besar. Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kementeriannya memerlukan arahan terkait mekanisme pengadaan yang sesuai aturan hukum.
"Saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Pihak kementerian tengah mempertimbangkan opsi penggunaan agen pengadaan resmi untuk membantu efektivitas kerja. Gus Ipul juga menekankan pentingnya pendampingan agar program strategis presiden tidak tercemar praktik korupsi.
"Lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Pihak kementerian kini menunggu hasil kajian teknis dari Direktorat Monitoring KPK mengenai tata kelola pengadaan barang. Hasil tersebut akan menjadi rujukan utama dalam perbaikan manajemen internal Kemensos.
"Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," ucap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Kemensos menegaskan komitmennya untuk bersikap terbuka dalam setiap proses pengadaan yang dimulai pada tahun 2026. Hal ini bertujuan menjaga integritas program bantuan pendidikan yang sedang berjalan.
"Kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Wakil Ketua KPK Ibnu Masuki Widodo menyambut baik inisiatif kunjungan tersebut sebagai bagian dari fungsi pencegahan. KPK menyatakan kesiapan untuk mengawal jalannya program agar terhindar dari penyelewengan.
"Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain," kata Ibnu Masuki Widodo, Wakil Ketua KPK.
Kunjungan kerja ke Gedung Merah Putih tersebut turut dihadiri oleh Wamensos Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat eselon satu kementerian. Rombongan tiba di lokasi pada pagi hari pukul 09.32 WIB untuk memulai sesi diskusi bersama pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
