Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Jumat (8/5/2026) guna membahas koordinasi terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial yang mencapai nilai miliaran rupiah.
Nilai pengadaan sepatu lapangan tersebut dilaporkan mencapai Rp 27 miliar sebagaimana dilansir dari Nasional. Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program pada tahun anggaran sebelumnya.
"Untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp 27 miliar, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025, sementara yang 2026 belum dilakukan lelang," kata Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
Penentuan pagu anggaran tersebut diklaim telah melalui prosedur yang berlaku serta melibatkan konsultasi dengan para ahli. Mensos menjelaskan bahwa harga final biasanya akan lebih rendah setelah melewati mekanisme Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan proses lelang terbuka.
"Setelah itu baru menjelang lelang nanti ada harga perkiraan sendiri, itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang, dan biasanya, ya selalu saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri," ujar Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
Kemensos mengakui adanya keterbatasan pada Sumber Daya Manusia (SDM) internal dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara mandiri. Oleh karena itu, kementerian menunggu hasil kajian dari Direktorat Monitoring KPK sebagai panduan perbaikan manajemen pengadaan di masa depan.
"Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," ucap Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
Sebelumnya, dalam tinjauan di proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya pada Senin (4/5/2026), Gus Ipul sempat memberikan klarifikasi bahwa angka Rp 27 miliar tersebut masih dalam tahap perencanaan awal. Ia memastikan bahwa proses lelang akan menekan angka belanja menjadi lebih efisien dari pagu yang ditetapkan.
"Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
Gus Ipul juga menepis anggapan bahwa pengadaan ini berkaitan dengan aktivitas politik tertentu. Ia menekankan bahwa angka satuan per sepatu yang saat ini muncul di publik masih bersifat estimasi awal dan akan berubah setelah lelang selesai.
"Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," ucap Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
Sebagai langkah pencegahan penyimpangan, pimpinan kementerian telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran penanggung jawab proyek. Pengawasan ketat diberlakukan guna menghindari adanya praktik lobi atau rekayasa dalam seluruh tahapan pengadaan barang.
"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan," kata Gus Ipul, Menteri Sosial RI.
