Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan masa pendaftaran akun siswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah 2026 berlangsung mulai 03 Februari hingga 31 Oktober 2026. Program ini menjadi solusi bagi lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala masalah ekonomi.
Dilansir dari Kiaton, pendaftar harus memastikan data mereka sinkron dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih. Sinkronisasi ini berlaku untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur Mandiri.
Calon mahasiswa wajib mengikuti rangkaian registrasi secara daring melalui sistem terpadu. Langkah pertama adalah pembuatan akun secara mandiri di situs resmi KIP Kuliah dengan memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang masih valid.
Setelah itu, pendaftar harus melengkapi pengisian data mengenai profil keluarga, kondisi ekonomi secara detail, deskripsi hunian, hingga rincian aset yang dimiliki secara akurat. Langkah berikutnya adalah pemilihan jalur seleksi dengan menghubungkan akun KIP Kuliah yang sudah terverifikasi dengan jenis jalur seleksi masuk kampus yang sedang diikuti.
Proses terakhir adalah verifikasi dan validasi. Pihak perguruan tinggi tujuan akan memvalidasi data peserta, termasuk melakukan survei lapangan guna memastikan kelayakan kandidat sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Syarat dan Dokumen Wajib bagi Pendaftar
Penerima manfaat bantuan ini harus memenuhi kriteria tertentu agar penyaluran dana tepat sasaran. Berdasarkan informasi dari situs resmi %kip-kuliah.kemdikbud.go.id%, pendaftar merupakan lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat angkatan tahun 2024, 2025, dan 2026.
Secara ekonomi, calon mahasiswa wajib memenuhi salah satu kriteria, yaitu merupakan siswa pemilik KIP Pendidikan Menengah, atau berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria lain adalah menerima program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Anak asuh dari panti sosial atau panti asuhan, serta keluarga yang masuk dalam desil kurang mampu pada Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga berhak mendaftar. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, pendaftar wajib membuktikan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal Rp4.000.000 setiap bulan atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000.
Beberapa dokumen pendukung yang wajib disiapkan antara lain foto diri terbaru, foto bersama seluruh anggota keluarga di dalam rumah, foto kondisi hunian tampak dari depan, dan foto area ruang tamu rumah. Selain itu, dibutuhkan surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang disahkan oleh instansi berwenang, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bukti pembayaran listrik periode terakhir atau bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta sertifikat prestasi jika ada.
Besaran Bantuan KIP Kuliah Merdeka
Nominal biaya pendidikan dalam skema KIP Kuliah Merdeka ditentukan berdasarkan akreditasi program studi (prodi). Dana pendidikan tersebut akan dikelola langsung oleh perguruan tinggi tujuan mahasiswa.
| Akreditasi Program Studi | Maksimal Tunjangan per Semester |
|---|---|
| Program Studi Akreditasi A | Rp12.000.000 |
| Program Studi Akreditasi B | Rp4.000.000 |
| Program Studi Akreditasi C | Rp2.400.000 |
Selain biaya pendidikan, mahasiswa juga menerima tunjangan biaya hidup bulanan yang dibagi ke dalam lima klaster wilayah. Menurut besaran yang ditetapkan berdasarkan survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS), tunjangan ini berkisar antara Rp800.000-Rp1.400.000 per bulan.
Pemerintah memberikan jaminan durasi pembiayaan sesuai dengan masa studi reguler. Untuk jenjang S1 dan D4 diberikan maksimal 8 semester, jenjang D3 maksimal 6 semester, serta program D2 maksimal selama 4 semester. Calon pendaftar diingatkan agar selalu memastikan data di sistem KIP Kuliah sinkron dengan data Dapodik demi kelancaran proses verifikasi.
