Pemerintah Indonesia meningkatkan tekanan terhadap Wikimedia Foundation dengan ancaman pemutusan akses layanan Wikipedia beserta anak usahanya dalam waktu tujuh hari. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengeluarkan peringatan keras pada Rabu, 15 April 2026, yang menuntut yayasan nirlaba tersebut segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat atau menghadapi pemblokiran total.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa batas kesabaran pemerintah telah habis setelah serangkaian tenggat waktu dilewati dan komunikasi diabaikan, seperti dikutip dari Investortrust. Kemenkomdigi sebelumnya telah menerapkan pemblokiran parsial pada Februari 2026 sebagai bentuk peringatan, namun platform tersebut belum menyelesaikan pengajuan administrasi yang diperlukan.
Kewajiban registrasi PSE merupakan aturan mutlak untuk mengakses salah satu populasi digital terbesar di dunia. Pemblokiran menyeluruh terhadap layanan Wikimedia berpotensi mengganggu akses informasi bagi jutaan pelajar dan profesional di Indonesia, sekaligus menegaskan ketegasan Jakarta dalam menerapkan aturan tanpa pengecualian bagi entitas global terkemuka.
Perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Wikimedia Foundation telah berlangsung sejak November 2025 ketika kewajiban kepatuhan pertama kali digulirkan. Pemerintah mengklaim pihak yayasan gagal memberikan respons memadai atau menyelesaikan proses pendaftaran gratis, meskipun telah diberikan beberapa kali perpanjangan masa tenggat hingga Januari 2026.
"The government reaffirms its commitment to enforcing digital space governance that is orderly and fair for all electronic system providers," kata Sabar di Jakarta pada Rabu.
Sabar menegaskan bahwa regulasi ini berlaku menyeluruh bagi semua pihak tanpa memandang status platform, baik komersial berskala besar maupun organisasi nirlaba.
Perlindungan Ekosistem Digital Nasional
Kemenkomdigi menyatakan bahwa mandat PSE merupakan pilar mendasar untuk keamanan nasional dan perlindungan pengguna. Melalui kewajiban registrasi bagi platform seperti Wikipedia dan Wikimedia Commons, pemerintah berupaya memastikan privasi data warga negara Indonesia serta membangun akuntabilitas hukum yang jelas di dalam ekosistem digital domestik.
Sabar memaparkan konsekuensi dari keterlambatan lebih lanjut dan mengingatkan bahwa proses pendaftaran ini bersifat gratis tanpa beban finansial.
"In this final seven-day extension, Wikimedia is expected to immediately complete the registration process. If there is still no compliance, we will take the firm step of blocking access," ujar Sabar saat konferensi pers.
Potensi hilangnya akses Wikipedia di Indonesia menandai eskalasi signifikan dalam regulasi digital regional menjelang tenggat waktu pekan depan. Jika pemblokiran terjadi, Indonesia akan bergabung dengan kelompok kecil negara yang membatasi ensiklopedia sumber terbuka tersebut, sekaligus memicu diskusi terkait keseimbangan kepatuhan hukum lokal dan arus informasi global bebas.
