Kementerian Kesehatan RI resmi menunda keberangkatan program dokter internship periode Mei 2026 sebagai respons atas kematian dr Myta Aprilia Azmi di RSUD Kuala Tungkal, Jambi pada Jumat (8/5/2026). Langkah ini diambil guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan ketidaksesuaian jadwal kerja dan dugaan perundungan yang masuk ke pemerintah.
Dilansir dari Detik Health, penundaan ini mencakup Program Internship Dokter (PID) dan Program Internship Dokter Gigi (PIDG). Selain penundaan keberangkatan, Kemenkes juga menarik seluruh peserta yang saat ini bertugas di RSUD Kuala Tungkal dan membekukan status wahana rumah sakit tersebut hingga investigasi rampung.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkes RI, Yuli Farianti, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan terkait kondisi di lapangan. Penundaan dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi tugas bagi para tenaga medis muda.
"Jadi saat ini saya sudah mendapatkan pengaduan yang banyak sekali. Oleh karena itu, internship yang akan jalan bulan Mei, kami tunda terlebih dahulu sampai kami memastikan wahana itu memadai untuk seluruh peserta internship. Baik yang saat ini berlangsung, maupun yang sedang akan kita berangkatkan, ini di bulan Mei," beber Yuli Farianti.
Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengosongkan wahana yang bermasalah tersebut. Seluruh aktivitas internship dihentikan sementara demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
"Jadi kita tarik semua dari wahana tersebut. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Dan wahana ini kita 'freeze' tidak terlebih dulu untuk tidak menjadi wahana. Sampai nanti hasil investigasi, hasil keseluruhan keluar," kata Yuli Farianti.
Yuli menambahkan bahwa pengawasan ketat akan diberlakukan secara nasional pada setiap lokasi yang akan digunakan pada periode mendatang. Hal ini ditujukan agar insiden serupa tidak terulang kembali di lingkungan kedokteran.
"Kami tidak mau lagi terjadi dr Myta, Myta berikutnya," tegas Yuli Farianti.
Kemenkes mengevaluasi kinerja Komite Internship Kedokteran Indonesia (KIKI) tingkat provinsi yang dinilai tidak mengetahui kendala di lapangan. Dokter pendamping juga menjadi sorotan karena kewajiban pelaporan rutin yang tidak terlaksana dengan baik.
"Iya saya akan membagi pengawasan terkait dengan investigasi seluruh wahana dan wahana yang akan dipakai di bulan Mei ini," kata Yuli Farianti.
Masalah komunikasi antara pendamping dan komite pusat menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan penanganan kasus di RSUD Kuala Tungkal. Kegagalan sistem pelaporan berjenjang ini membuat kondisi peserta internship tidak terpantau secara akurat.
"Nah ini kemarin di pendamping pun yang seharusnya melaporkan setiap tiga bulan, bagaimana progress dan sebagainya, itu KIKI provinsi tidak tahu. Kejadian ini pun KIKI provinsi tidak tahu," kata Yuli Farianti.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pembuatan kanal pengaduan daring yang bisa diakses langsung oleh peserta. Sistem ini serupa dengan pelaporan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang terhubung langsung dengan Inspektorat Jenderal.
"Itu cara mengawasinya yang lebih baik. Kenapa? Karena peserta itu bisa mengajukan sendiri," beber Budi Gunadi Sadikin.
