Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 842,48 miliar untuk meningkatkan keselamatan di 1.600 perlintasan sebidang rawan kecelakaan di Indonesia, dilansir dari Nasional pada Kamis (21/5/2026).
Pengusulan dana ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah dalam merespons insiden kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada April lalu.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai peristiwa tragis tersebut menjadi sinyal kuat perlunya penguatan fasilitas keselamatan serta pengawasan di jalur kereta api.
"Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp 842,48 miliar," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pembiayaan ini nantinya akan dibagi antara pemerintah melalui Kemenhub sebesar Rp 603,9 miliar dan PT KAI yang menanggung dana senilai Rp 238,6 miliar.
Alokasi anggaran secara mendetail diarahkan untuk membiayai petugas penjaga lintasan, mendirikan pos jaga baru, serta pengadaan fasilitas mekanikal dan elektrikal.
Pihak kementerian juga tengah menjajaki sumber pendanaan alternatif di luar APBN demi mempercepat realisasi program keselamatan transportasi ini.
"Selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembiayaan melalui kerja sama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Berdasarkan data Kemenhub, kecelakaan fatal di Bekasi Timur bermula dari KRL relasi Bekasi-Cikarang yang menabrak mobil di JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur.
KRL tersebut kemudian dievakuasi, sementara KRL lain berkode PLB 5568 dihentikan oleh petugas di peron Stasiun Bekasi Timur demi keamanan.
Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya yang melintas tidak dapat berhenti penuh sehingga menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti tersebut.
Dampak tabrakan beruntun ini memicu 124 korban dengan 16 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia, dan saat ini pemerintah masih menanti hasil investigasi KNKT.
