Kementerian Perhubungan resmi mengalihkan seluruh tanggung jawab pengelolaan prasarana perkeretaapian nasional, termasuk jalur dan stasiun, kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Keputusan strategis ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Bekasi Timur pada Kamis, 30 April 2026.
Langkah ini menandai perubahan peran institusi negara, di mana kementerian akan memposisikan diri sebagai pengawas kebijakan. Sebagaimana dilansir dari Suara, penyerahan wewenang tersebut mencakup aspek operasional hingga investasi pembangunan infrastruktur baru di masa mendatang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa fokus instansinya akan bergeser sepenuhnya untuk menangani sisi regulasi perkeretaapian. Penyesuaian aturan akan dilakukan guna memastikan payung hukum pengalihan ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada KAI, sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Perubahan fungsi ini memberikan mandat baru bagi PT KAI untuk bertindak sebagai investor sekaligus pengawas dalam berbagai proyek infrastruktur vital. Salah satu fokus utamanya adalah kelanjutan pengembangan jalur dwi ganda yang menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan.
"Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada KAI, termasuk diantaranya adalah pembangunan Double-Double Track di situ," ucap Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi regulasi mengenai ketentuan prasarana untuk melegalkan transisi kekuasaan tersebut secara administratif. Penyesuaian aturan ini dipandang perlu agar PT KAI memiliki otoritas penuh dalam mengelola aset negara di sektor transportasi rel.
"Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru, bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada KAI," pungkas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
