Kementerian Perhubungan melakukan langkah evaluasi dan peningkatan keselamatan transportasi perkeretapian menyusul insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah perbaikan tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (21/5), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pemerintah memastikan bahwa proses penanganan korban, investigasi, beserta pemulihan operasional pasca-kecelakaan dilakukan secara total. Upaya pemulihan pelayanan publik ini digarap Kemenhub bersama KNKT, KAI, KCI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Terkait proses penyelidikan, Kemenhub menyatakan menghormati proses investigasi independen, profesional, dan transparan yang tengah berjalan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Otoritas transportasi menegaskan tidak akan mendahului kesimpulan resmi dari tim investigator.
"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan," jelas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Fokus peningkatan keselamatan juga diarahkan pada penanganan perlintasan sebidang yang mencatatkan tren penurunan angka kecelakaan dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukkan jumlah kejadian turun dari 337 kasus pada 2024, menjadi 291 kasus pada 2025, dan menyisakan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
"Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat," papar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk membangun flyover di Bekasi demi mengatasi kepadatan lalu lintas dan mengamankan jalur kereta. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk infrastruktur perlintasan serta peningkatan keselamatan masyarakat.
Sebagai realisasi kebijakan, sinergi Kemenhub, PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT telah memulai Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Para pihak berkomitmen menutup 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi dan mempercepat pengamanan titik prioritas nasional.
Investasi senilai Rp842,48 miliar disiapkan untuk mengamankan 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas. Alokasi dana tersebut mencakup Rp603,9 miliar untuk petugas penjaga, Rp158,1 milar untuk pos jaga, serta Rp60,9 miliar untuk fasilitas mekanikal dan elektrikal.
Dari total 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdapat 2.771 titik terdaftar dan 903 titik tidak terdaftar. Evaluasi menetapkan 172 perlintasan dengan lebar jalan di bawah 2 meter harus ditutup, sementara 1.638 lokasi prioritas akan dipasang pos jaga, petugas, dan alat komunikasi.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," tegas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
