Kementerian Perhubungan mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak hingga Rp300 triliun per tahun, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Kamis (28/5).
Langkah strategis tersebut diambil pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan, polusi udara, serta tingginya biaya mobilitas yang membebani pendapatan masyarakat saat ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sektor transportasi kini menyerap hingga 90 persen dari total subsidi bahan bakar minyak nasional. Selain itu, biaya transportasi juga telah menguras sekitar 30 persen sampai 40 persen dari pendapatan bulanan masyarakat.
"Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan," ujar Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan di 20 kota utama. Langkah ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 untuk menciptakan sistem transportasi berkelanjutan.
Kementerian Perhubungan juga menyediakan ekosistem digital seperti aplikasi Mitra Darat, situs Teman Bus, hingga sistem pemantauan executive dashboard untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal. Di samping itu, Kemenhub memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Batam atas konsistensi pengembangan layanan bus Trans Batam yang menambah 19 unit armada baru pada tahun 2026, sehingga total armada Buy The Service yang beroperasi mencapai 52 unit untuk melayani lima koridor strategis.
"Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan, sekaligus menjadi upaya nyata mencegah krisis energi," pungkas Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
