Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa usulan Amerika Serikat mengenai izin lintas udara bagi pesawat militer mereka di wilayah Indonesia masih berupa rancangan awal dan belum memiliki kekuatan hukum tetap hingga Rabu (15/4/2026).
Langkah ini merespons kekhawatiran publik atas dokumen rahasia pertahanan yang muncul setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump di Washington pada Februari lalu, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pihak kementerian memastikan bahwa otoritas penuh atas kontrol dan pengawasan ruang udara nasional tetap berada di tangan pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah.
"Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Brigjen Rico menjelaskan bahwa status dokumen yang beredar saat ini masih dalam fase koordinasi antarinstansi dan belum menjadi instrumen kebijakan resmi pemerintah.
ÔÇ£Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,ÔÇØ kata Rico.
Penegasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam menjalin kerja sama internasional juga menjadi poin utama yang disampaikan oleh pihak kementerian guna memastikan kepentingan nasional tidak terganggu.
ÔÇ£Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut,ÔÇØ ujar dia.
Pihak Kemenhan juga memberikan klarifikasi mengenai keterkaitan isu ini dengan kerangka kerja sama Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) yang tengah dijajaki oleh kedua negara.
ÔÇ£Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP,ÔÇØ ujar Rico kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Mengenai Letter of Intent (LoI) tentang overflight clearance, Rico menegaskan bahwa dokumen tersebut murni usulan dari pihak Washington dan masih memerlukan mekanisme teknis yang panjang.
"Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku," ujar Rico.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, turut memberikan konfirmasi pada Rabu (15/4/2026) mengenai koordinasi lintas kementerian yang sedang berlangsung terkait usulan Amerika Serikat tersebut.
"Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan," ujar Juru Bicara Yvonne Mewengkang kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2026).
Yvonne menekankan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan utama dalam meninjau setiap usulan kerja sama militer dengan pihak asing.
"Terkait overflight, hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia," kata Yvonne.
Ia menambahkan bahwa perdebatan internal antarlembaga negara merupakan bagian dari proses birokrasi yang normal untuk mencapai keputusan yang terukur dan sesuai dengan regulasi.
"Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," imbuh dia.
Terakhir, Yvonne menyampaikan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat ini lebih difokuskan pada penguatan kerangka kerja yang lebih luas daripada sekadar masalah teknis penerbangan.
"Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap masukan dan pandangan antar kementerian/lembaga merupakan bagian dari proses nasional yang wajar. Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku," katanya.
