Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap tata kelola pembayaran dam jemaah haji Indonesia yang dinilai berjalan lebih tertib, resmi, dan transparan pada tahun ini. Dilansir dari Cahaya, sekitar 80.000 jemaah mengalirkan pembayaran lewat Adahi Project di Tanah Suci, sementara 20.000 jemaah lainnya membayar di Tanah Air.
Pencapaian dalam pengelolaan pembayaran dam tersebut menjadi catatan sejarah baru karena belum pernah terjadi pada musim-musim haji sebelumnya. Pemerintah Arab Saudi melihat ketertiban ini sebagai salah satu indikator nyata dari perbaikan layanan haji yang diberikan oleh Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa pengakuan dari pihak pemegang otoritas di Arab Saudi menegaskan keberhasilan reformasi sistem pembayaran tersebut.
"Ini sejarah pertama dalam pengelolaan dam jemaah haji Indonesia. Data pembayaran dam kita mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Capaian ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan tentu menjadi catatan positif bagi penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pihak kementerian juga menegaskan komitmen untuk tetap menghormati beragam pandangan fikih yang diyakini oleh para jemaah terkait lokasi pelaksanaan dam. Langkah akomodatif ini diambil agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan tenang sesuai tuntunan keagamaan masing-masing.
Jemaah yang meyakini dam bisa ditunaikan di dalam negeri difasilitasi sesuai pandangan Tarjih Muhammadiyah dan ulama lain. Sementara itu, jemaah yang mengikuti pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa dam harus dilaksanakan di Tanah Haram disalurkan melalui lembaga resmi Adahi Project.
"Prinsipnya, pemerintah tidak masuk pada perdebatan fikih. Negara hadir untuk memfasilitasi, melindungi, dan memastikan jemaah dapat menunaikan kewajiban dam sesuai keyakinannya masing-masing dengan cara yang aman, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, kementerian menjamin seluruh proses transaksi kurban dan dam kini didesain agar dapat ditelusuri dengan mudah. Sistem yang terintegrasi ini sekaligus memangkas celah peredaran transaksi ilegal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Tanah Suci.
Jemaah haji pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penawaran pembayaran dam dari oknum tidak resmi yang rawan berujung pada penipuan.
"Kami mengimbau seluruh jemaah untuk berhati-hati. Jangan melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak yang tidak memiliki izin resmi. Bagi yang melaksanakan dam di Arab Saudi, gunakan jalur resmi Adahi Project. Ini penting agar jemaah terlindungi dan pelaksanaan dam dapat dipastikan sesuai ketentuan," tegas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Penerapan mekanisme resmi ini diproyeksikan menjadi fondasi jangka panjang dalam transformasi tata kelola serta perlindungan jemaah haji Indonesia.
