Kemendagri Beri Insentif Fiskal Bagi Daerah Berprestasi di Sumatera

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (25/4/2026). Ajang ini bertujuan memicu persaingan positif antarpemerintah daerah di Sumatera dalam meningkatkan kinerja serta menciptakan inovasi pelayanan publik.

Dilansir dari Nasional, pemerintah menyiapkan dana insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan bagi daerah dengan capaian terbaik. Pemenang kategori Terbaik I dan tingkat provinsi menerima Rp3 miliar, Terbaik II sebesar Rp2 miliar, dan Terbaik III mendapatkan Rp1 miliar.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa mengelola kinerja daerah di Indonesia yang sangat beragam merupakan sebuah tantangan besar. Ia menitikberatkan pada pentingnya dorongan melalui kompetisi yang sehat agar capaian kinerja antardaerah tidak terlalu timpang.

ÔÇ£[Memang] ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya,ÔÇØ ujarnya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito Karnavian juga menyoroti aspek transparansi informasi dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara luas agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang mengenai kinerja pemimpin mereka.

ÔÇ£Oleh karena itu, perlu ada exposure, harus ada pemberitaan. Sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan, orang tidak (akan) tahu,ÔÇØ katanya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Penilaian dalam ajang ini mencakup empat sektor krusial, yaitu pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, penurunan angka pengangguran, serta skema pembiayaan kreatif atau creative financing.

Daftar pemenang penghargaan tersebut dirinci secara lengkap dalam tabel berikut:

Kemendagri menjadwalkan perluasan program apresiasi ini ke lima wilayah regional lainnya di seluruh Indonesia. Kota Palembang menjadi lokasi pembuka rangkaian kegiatan yang diharapkan mampu memperkuat budaya kerja dan tata kelola pemerintahan nasional secara berkelanjutan.