Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memperingatkan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara hati-hati di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Teguran ini muncul merespons polemik rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar yang memicu kritik masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan pendampingan khusus terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena banyaknya aduan publik yang masuk. Dilansir dari Nasional, perhatian tajam masyarakat tertuju pada pengadaan fasilitas yang dinilai tidak mendesak seperti akuarium air laut dan kursi pijat dalam proyek tersebut.
Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prinsip penghematan negara dalam menanggapi situasi di Kalimantan Timur tersebut.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," tegas Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim internal untuk memantau perkembangan dan memberikan arahan kepada pemerintah daerah setempat.
"Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," lanjut Bima Arya Sugiarto.
Mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengingatkan bahwa fokus utama seorang kepala daerah harus tertuju pada pelayanan masyarakat dan hasil kerja nyata.
"Yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," ucap Bima Arya Sugiarto.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat pada Minggu (26/4/2026) malam melalui media sosial. Ia mengakui adanya kegaduhan akibat rencana renovasi yang dianggap kurang memiliki sensitivitas anggaran.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.
Rudi berpendapat bahwa polemik ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah provinsi dalam menjalin komunikasi yang lebih transparan dengan warga.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata Rudi Mas'ud.
