Kementerian Agama RI dijadwalkan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijah 1447 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/5/2026). Langkah krusial ini diambil pemerintah guna menentukan tanggal pasti perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia secara musyawarah bersama.
Jalannya sidang secara musyawarah-mufakat tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dilansir dari Detikcom. Pembahasan ini turut melibatkan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta jajaran Komisi VIII DPR RI.
Dua metode penentuan kalender Hijriah, yakni metode hisab secara astronomis dan metode rukyat melalui pemantauan langsung di lapangan, menjadi dasar laporan komprehensif bagi Kemenag. Sebelum sidang tertutup dimulai, pemaparan posisi hilal secara astronomis di seluruh wilayah Indonesia akan disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Dr. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A., bersama tim Falakiyah Kemenag.
Standar penetapan ini mengacu pada kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria tersebut mensyaratkan posisi hilal harus mencapai tinggi minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Di sisi lain, potensi keseragaman perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei 2026 disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin.
"Insyaallah Idul Adha 1447 H seragam," kata Thomas kepada wartawan, Rabu (13/5/2026), dikutip detikNews.
Menurut penjelasan Thomas, posisi hilal pada waktu magrib tanggal 17 Mei 2026 terpantau sudah cukup tinggi di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara perhitungan astronomi, kriteria awal Zulhijah kemungkinan besar terpenuhi seragam oleh Muhammadiyah melalui metode KHGT, Arab Saudi dengan kalender Ummul Quro, serta pemerintah yang menganut kriteria MABIMS, sehingga 1 Zulhijah diprediksi jatuh pada 18 Mei 2026.
"Kemungkinan besar tidak berubah," pungkas Thomas mengenai peluang kecil pergeseran tanggal tersebut, seraya menegaskan ketetapan resmi tetap harus menunggu hasil akhir keputusan Sidang Isbat pemerintah.
