Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mengambil langkah tegas dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menutup Padepokan Padang Ati. Keputusan ini diambil menyusul penetapan pimpinan padepokan tersebut sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual.
Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Saiful Mujab, menyatakan bahwa koordinasi dengan Pemda Pekalongan dilakukan karena wewenang penutupan berada di tangan pemerintah daerah. Selain itu, terungkap fakta bahwa Padepokan Padang Ati selama ini belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama.
Pihak Kemenag juga memberikan dukungan penuh kepada kepolisian yang tengah mengusut tuntas tindakan asusila oleh pimpinan padepokan, Abdul Khalim Fadlun (55). Tersangka kini dijerat dengan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Nasib Pendidikan Santri Padepokan Padang Ati
Kemenag Jateng saat ini tengah fokus memastikan keberlanjutan pendidikan bagi ratusan santri yang terdampak penutupan tersebut. Berdasarkan data resmi, terdapat sekitar 350 anak yang tercatat menimba ilmu di padepokan yang berlokasi di Pekalongan itu.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 38 siswa diketahui menempuh pendidikan formal di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) swasta. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kemenag Jateng, Moch Fatkhuronji, memastikan pendidikan formal mereka tidak akan terputus.
Upaya penjaminan pendidikan para santri dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
- Melakukan koordinasi intensif dengan pihak madrasah swasta tempat siswa terdaftar untuk menjamin kelancaran studi.
- Menjalin komunikasi dengan sejumlah pondok pesantren lain di Jawa Tengah untuk menampung para pelajar yang ingin pindah.
- Menyiapkan prosedur afirmasi agar proses transisi pendidikan para santri berjalan tanpa kendala administrasi.
Langkah-langkah di atas diambil sebagai antisipasi agar hak pendidikan anak-anak tersebut tetap terpenuhi meski padepokan asal mereka ditutup. Beberapa pondok pesantren di wilayah Jawa Tengah dikabarkan telah menyatakan kesiapan mereka untuk menerima para santri tersebut.
Kondisi Terkini dan Pendampingan Psikologis
Saat ini, mayoritas santri di Padepokan Padang Ati telah memilih untuk kembali ke rumah orang tua masing-masing. Namun, terdapat dua siswa asal luar kota yang sementara waktu menetap di kediaman salah satu guru MTs.
Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi mental para santri, terutama yang menjadi korban atau terdampak secara emosional. Program pendampingan psikologis dan pemulihan trauma kini tengah dipersiapkan oleh instansi terkait.
Rencana penanganan dampak psikologis bagi para santri meliputi:
- Pemberian layanan psikologi klinis oleh Dinas P3A dan PPKB setempat.
- Pelaksanaan program trauma healing secara rutin, baik di lingkungan sekolah baru maupun di rumah santri.
- Pemantauan berkala terhadap perkembangan mental santri pasca kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Upaya kolaboratif antara Kemenag, Pemda, dan Dinas P3A ini diharapkan mampu memberikan rasa aman serta memulihkan kondisi psikis para santriwati. Kemenag berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga seluruh hak santri terpenuhi kembali.
Ringkasan status hukum dan data santri Padepokan Padang Ati:
| Kategori Informasi | Keterangan Detail |
|---|---|
| Nama Tersangka | Abdul Khalim Fadlun (55) |
| Dasar Hukum | UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS) |
| Total Santri | 350 Orang |
| Siswa Madrasah Formal | 38 Orang (MTs & MA) |
| Status Perizinan | Tidak Terdaftar di Kemenag |
Tabel di atas merangkum informasi kunci terkait kasus hukum yang menimpa pimpinan padepokan serta status administrasi lembaga tersebut. Data ini menjadi dasar bagi Kemenag dalam mengambil langkah penutupan dan relokasi pendidikan santri.
