Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi saat ini sedang mematangkan cetak biru atau blueprint pengembangan koridor ekonomi hortikultura di wilayah Sulawesi Tengah. Program ini difokuskan pada komoditas unggulan berupa durian dan kelapa.
Langkah strategis tersebut, sebagaimana dikutip dari Kompas, bertujuan untuk mentransformasi kawasan timur Indonesia menjadi pusat produksi yang kompetitif di pasar global. Fokus utama pembangunan ini adalah memperkuat ekosistem dari hulu hingga ke hilir.
Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa pengembangan koridor ekonomi di Parigi Moutong, Poso, dan Sigi merupakan pondasi penguatan produksi nasional. Hal ini mencakup standarisasi kualitas hingga sistem pelacakan yang ketat.
Meskipun China merupakan tujuan ekspor utama dengan nilai impor durian yang fantastis, pemerintah berkomitmen untuk tidak bergantung pada satu pasar saja. Penguatan daya saing kawasan menjadi kunci guna menghadapi dinamika perdagangan internasional.
"Itu terlalu berbahaya. Jika suatu saat terjadi hambatan perdagangan di sana, koridor ini tetap relevan karena fondasinya adalah daya saing kawasan," tutur Iftitah secara eksklusif kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Iftitah menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar pada konsumsi domestik. Dari total produksi durian nasional yang mencapai 1,8 juta hingga 2 juta ton per tahun, sekitar 95 persen terserap oleh pasar lokal.
"Thailand menang bukan karena pohonnya lebih banyak, mereka menjual sistem. Vietnam menjual kecepatan. Indonesia harus menjual kualitas dan kepastian pasokan," kata Iftitah.
Hilirisasi menjadi poin yang tidak bisa ditawar dalam cetak biru koridor ekonomi ini. Pemerintah terus mendorong pembangunan industri pengolahan untuk produk turunan seperti puree, pulp, hingga bahan baku roti guna meningkatkan nilai tambah.
Kementerian Transmigrasi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan bagi dunia usaha. Tujuannya agar Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.
"Kami memastikan satu hal: Sulawesi tidak boleh hanya menjadi kebun besar untuk negara lain. Sulawesi harus menjadi pusat nilai tambah," ujar Iftitah.
Selain industri, efisiensi logistik menjadi aspek krusial karena persaingan hortikultura sangat bergantung pada jalur distribusi. Optimalisasi Pelabuhan Palu sedang dikonsolidasikan agar ekspor bisa dilakukan langsung tanpa terbebani biaya transit yang tinggi.
Komitmen Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Lokal
Pemerintah menjamin pengembangan lahan durian senilai Rp 137 triliun ini tidak akan merusak lingkungan. Konversi hutan lindung dilarang keras, dan fokus akan diarahkan pada intensifikasi kebun rakyat yang sudah ada melalui legalitas lahan yang jelas.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau ekspor naik tetapi hutan rusak, itu bukan keberhasilan. Itu kegagalan yang ditunda," kata Iftitah merujuk pada komitmen reforestasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Paradigma transmigrasi kini juga diubah dengan memposisikan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Transmigran hadir sebagai pendukung melalui penguasaan teknologi pascapanen dan pembukaan akses pasar baru.
"Itu resep konflik. Jika masyarakat lokal tidak naik kelas, maka program ini gagal. Transmigrasi hari ini adalah memastikan daerah tumbuh, dan masyarakat lokal menjadi pemilik utama manfaatnya," tegas Iftitah.
Untuk menjaga keberlanjutan program, sepuluh perguruan tinggi seperti Unair, Unibraw, dan Unhas dilibatkan sebagai pendamping petani. Akademisi diharapkan memberikan solusi nyata terkait teknologi dan penguatan koperasi di lapangan.
