Sejumlah pengguna layanan KRL Commuter Line mengeluhkan kondisi kesemrawutan penataan jalan dan kemacetan parah di area Stasiun serta Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (8/5/2026), sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Situasi ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan penumpang yang baru saja menyelesaikan perjalanan jauh.
Salah satu pengguna rutin KRL, Cecilia, mengungkapkan bahwa dirinya harus menghadapi kemacetan setiap hari saat pulang kerja menuju rumahnya di kawasan Jembatan Besi. Ia merasa kondisi di Stasiun Angke jauh lebih buruk dibandingkan dengan stasiun-stasiun lain yang berada di wilayah Jakarta Barat.
"Setiap hari emang naik kereta sih. Naik MRT, terus nanti transit di Sudirman, terus nyambung lagi KRL deh ke Duri, terus baru turun di Angke," jelas Cecilia.
Perjalanan tersebut seringkali menghabiskan waktu hingga dua jam akibat kendala teknis maupun keterlambatan jadwal kereta. Ketidakteraturan di area stasiun semakin menambah beban kelelahan bagi para komuter yang turun di lokasi tersebut.
"Sebenarnya jujur kalau aku sih ngerasanya Stasiun Angke tuh salah satu yang paling kurang lah ya. Karena lebih ke enggak teratur aja sih dan macet banget gitu," tuturnya.
Cecilia membandingkan akses tersebut dengan Stasiun Grogol yang memiliki jalur keluar langsung menuju jalan raya utama. Sementara di Angke, penumpang langsung dihadapkan pada tumpukan pedagang dan kepadatan kendaraan.
"Nah kalau di sini (Angke) tuh, turun tuh udah langsung ketemu sama macet. Macet, terus pasar penuh semua, full. Pokoknya semrawut banget deh, apalagi sore sampai malam hari," keluhnya.
Kepadatan ini berdampak langsung pada fisik para pekerja yang tidak bisa segera beristirahat setibanya di titik tujuan. Mereka harus berjuang menembus kemacetan untuk mencapai kediaman masing-masing.
"Nyampe sini itu bawaannya aduh capek lagi karena harus naik motor tuh macet lagi segala macam," tambahnya.
Cecilia juga menengarai bahwa selain lapak pedagang yang memakan badan jalan, keberadaan kendaraan logistik menjadi pemicu utama tersendatnya arus lalu lintas. Truk-truk besar seringkali berhenti dalam waktu lama di area sempit.
"Sebenarnya selain pedagang itu banyak yang suka ngetem sembarangan juga sih. Kayak misalnya mobil truk atau mobil boks gitu, mereka masukin atau nurunin barang nah mereka tuh kan berhentinya bisa lama ya, bisa setengah jam lebih gitu di pinggir jalan. Nah itu tuh bikin macet juga," ujar Cecilia.
Keberadaan moda transportasi lokal seperti bajaj yang menunggu penumpang di bahu jalan turut mempersempit ruang gerak kendaraan lain. Hal ini berbeda dengan pengemudi ojek daring yang lebih tertib menunggu di dalam area stasiun.
"Kalau ojol tuh lebih enak karena dia suka nongkrongnya di dalam (stasiun). Tapi kayak bajaj segala macam gitu-gitu tuh cukup makan jalan juga sih," kata Cecilia.
Terkait keberadaan pedagang kecil, Cecilia menyatakan tidak setuju dengan langkah penggusuran paksa. Ia lebih menekankan pada penataan agar fungsi jalan umum bisa kembali normal.
"Kalau digusur juga jangan lah menurutku, karena kasihan juga. Mereka kan cari uang gitu, namanya masyarakat kecil," ujar Cecilia.
Penataan yang diharapkan adalah pengosongan area tengah jalan agar akses kendaraan menjadi lebih lancar. Dengan demikian, kenyamanan bagi para pengguna KRL dapat meningkat tanpa mematikan mata pencaharian warga.
"Jadi kalau bisa tengah jalannya dikosongin aja, diplongin, supaya jalanannya itu lebih lancar dan enggak rawan macet banget lah gitu. Jadi kita-kita juga yang makai KRL itu lebih nyaman," tutur Cecilia.
Camat Tambora, Pangestu Aji, membenarkan bahwa aktivitas ekonomi dan parkir liar di badan jalan menjadi penyebab utama kekacauan lalu lintas di depan stasiun. Ia menyoroti tumpukan sampah pedagang yang bahkan menutup separuh jalan.
"Dia (pedagang) dagangannya ada yang menjorok ke jalan dan sampahnya juga sampai menutupi jalan sampai setengah, itu yang bermasalah, buat macet. Nah karena dagangan sampai jalan itu kan pembeli juga makin ke tengah jalannya belinya. Apalagi iya, parkir motor," ucap Aji.
Aji juga melontarkan kritik terhadap PT KAI selaku pemilik lahan yang dianggap kurang maksimal dalam melakukan pengawasan. Ia menilai banyak pelanggaran terjadi karena adanya kesan pembiaran di lokasi tersebut.
"Harusnya sih sebetulnya penumpang mah biasa-biasa aja, tapi ya ini dari pengawasan dari yang punya lahan juga kurang. Itu aja. Mereka nggak intens, jadi udah kayak pembiaran," ujarnya.
Meskipun area tersebut bukan merupakan lahan pemerintah daerah, pihak kecamatan mengklaim telah melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) secara berkala. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat.
"Nah itu kan kemarin kan saya mundur-mundurin tuh suruh mundur-mundur. 'Enggak boleh nih jalanan' gitu. Walaupun bukan lahan Pemda, tapi saya ibaratnya ada kewajiban lah untuk mengatur keteraturan yang ada di kehidupan masyarakat," tutur Aji.
Penataan kawasan ke depannya membutuhkan kerja sama lintas instansi antara Pemerintah Daerah, pengelola lahan, dan masyarakat sekitar. Pihak kecamatan menegaskan pentingnya merespons keluhan warga meskipun terdapat kendala kepemilikan lahan.
"Intinya kita harus bersama-samalah. Dari pemerintah, pengelola lahan PT KAI, bersama masyarakat, semuanya lah sama-sama. Karena kalau setegas-tegas apa pun di situ, kan masih bukan tanah kita (Pemda), tapi kita harus respons keluhan masyarakat yang merasa di situ semrawut," tutup Aji.
