Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah memproses laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan jajaran pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada Minggu, 19 April 2026. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena menyeret lembaga yang bertugas mengawasi etika pelayanan publik dan integritas birokrasi di tanah air.
Kondisi pengawasan di Indonesia saat ini sedang diuji melalui proses hukum yang berlangsung di korps adhyaksa tersebut. Dilansir dari Nasional, peristiwa ini memicu kekhawatiran publik mengenai kekuatan fondasi sistem pengawasan negara serta efektivitas kontrol terhadap lembaga independen.
Data Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 menunjukkan Indonesia mencatat skor 34 dan menduduki peringkat ke-109 di dunia. Angka ini menempatkan Indonesia tertinggal jauh di bawah Singapura yang memiliki skor 84, serta berada di bawah Malaysia dan Vietnam yang masing-masing mengantongi skor 52 dan 41 poin.
Indikator control of corruption dari Bank Dunia juga memperlihatkan kelemahan kapasitas kelembagaan Indonesia dengan skor negatif sekitar -0,54. Sementara itu, indeks korupsi politik V-Dem 2024 mencatat angka 0,756 bagi Indonesia, jauh lebih buruk dibandingkan Singapura yang berada di angka 0,03.
Teori pilihan rasional digunakan untuk membedah fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di tingkat pejabat publik. Analisis ini menyoroti bagaimana kalkulasi keuntungan pribadi seringkali mengalahkan risiko hukum yang ada.
"Individu bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi," kata Gary Becker, Penulis The Economic Approach to Human Behavior (1976).
Risiko tertangkap yang rendah disertai keuntungan yang tinggi dinilai membuat penyalahgunaan kekuasaan menjadi pilihan yang dianggap rasional secara ekonomi. Data di Indonesia mengindikasikan bahwa efek jera bagi para pelanggar hukum belum cukup kuat untuk mengubah logika tersebut.
Selain faktor individu, permasalahan juga muncul dari hubungan antara pemberi mandat dan pelaksana tugas. Celah penyimpangan ditemukan saat pengawasan internal melemah dan terjadi ketimpangan informasi.
"PrincipalÔÇôagent problem memungkinkan penyimpangan terjadi ketika pengawasan lemah dan informasi tidak simetris," ujar Michael C. Jensen dan William H. Meckling, Penulis Theory of the Firm (1976).
Diskresi luas tanpa kontrol seimbang pada lembaga pengawas seperti Ombudsman membuka ruang bagi deviasi yang sulit terdeteksi. Hal ini memperkuat peringatan mengenai kerentanan kekuasaan terhadap korupsi ketika tidak terdapat mekanisme pengawasan yang setara dan transparan.
Perbandingan regional menunjukkan Indonesia dan Filipina memiliki risiko state capture yang tinggi karena jaringan kepentingan yang kuat. Penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Agung dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap legitimasi institusi negara.
