Kawasan Tambora di Jakarta Barat mengalami degradasi lingkungan dan kepadatan penduduk ekstrem akibat pergeseran arah pembangunan kota yang kini lebih memprioritaskan wilayah Segitiga Emas. Kondisi ini dinilai sebagai dampak jangka panjang dari kegagalan perencanaan tata ruang sejak masa lalu, sebagaimana dilansir dari Megapolitan pada Jumat (8/5/2026).
Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, menjelaskan bahwa fokus pembangunan Jakarta modern di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan telah meminggirkan wilayah pesisir lama. Menurutnya, Tambora tidak lagi menjadi perhatian utama pemerintah karena pusat aktivitas ekonomi telah berpindah dari lokasi asalnya di dekat pesisir.
"Penataan kota modern itu cenderung fokus di wilayah Segitiga Emas, baik di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Ini yang membuat Tambora tidak lagi dilirik, karena wilayah aktivitas ekonominya sudah mulai mengalami pergeseran," ujar Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia.
Ketimpangan kebijakan ini dianggap telah mengabaikan masyarakat yang menetap di wilayah penyangga pusat perdagangan lama Batavia tersebut. Azis menegaskan bahwa situasi kumuh yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab warga setempat melainkan hasil kebijakan yang tidak inklusif.
"Ini menunjukkan adanya kebijakan pembangunan yang memang tidak berpihak pada masyarakat Tambora, cenderung terabaikan," kata Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengungkapkan pada Kamis (7/5/2026) bahwa kepadatan di wilayahnya berakar dari sejarah pertumbuhan Jakarta yang bermula dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kota Tua. Wilayah Tambora pada awalnya merupakan area pinggiran yang berkembang menjadi permukiman bagi para pekerja dan pendatang seiring ramainya perdagangan di masa lampau.
"Awalnya Jakarta itu kan bermula dari Sunda Kelapa, pelabuhan, pusat perdagangan di Kota Tua, Tamansari, Glodok. Nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Keterbatasan lahan dan arus urbanisasi yang tidak terbendung selama ratusan tahun menyebabkan penumpukan penduduk di kawasan tersebut. Pangestu menambahkan bahwa masyarakat yang tinggal di sana bersifat sangat heterogen dengan latar belakang etnis yang beragam.
"Di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggalnya. Dengan keterbatasan dan menumpuk di sini," kata Pangestu Aji, Camat Tambora.
Ekspansi ekonomi dari kawasan Tamansari secara bertahap meluas hingga ke Tambora dan wilayah sekitarnya. Sejarah mencatat pemukiman ini telah ada sejak abad ke-18, dimulai dari kelompok mantan tahanan politik VOC asal Kerajaan Sumbawa yang dipimpin KH Moestojib.
"Dan nanti perekonomian di daerah Tamansari itu melebar tuh sampai ke sini, Tambora, sampai ke Tanah Abang, sampai ke Jabodetabek lainnya," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Saat ini, delapan dari sebelas kelurahan di Tambora dikategorikan sebagai kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024. Masalah ekonomi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi, di mana sekitar 40 persen warga berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
"Di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan," kata Pangestu Aji, Camat Tambora.
Kondisi hunian di wilayah ini juga sangat memprihatinkan karena satu rumah seringkali harus dibagi oleh beberapa kepala keluarga. Hal ini memaksa warga menerapkan sistem bergantian waktu istirahat karena sempitnya ruang yang tersedia.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Muh Azis Muslim memperingatkan bahwa kepadatan ekstrem ini memicu kerentanan sosial dan risiko bencana, terutama kebakaran akibat korsleting listrik di bangunan yang saling berhimpitan. Selain masalah keselamatan, sanitasi yang buruk juga memicu penyebaran penyakit menular seperti TBC dan diare.
"Hal inilah yang menjadikan Tambora sebagai salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran dengan dampak besar di Jakarta Barat," ucap Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan ini, Azis menyarankan pemerintah agar meninggalkan pola penggusuran paksa tanpa dialog yang pernah terjadi pada era 1990-an. Ia mendorong penerapan penataan di lokasi asal (in situ) agar kehidupan sosial ekonomi warga tetap terjaga.
"Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora," kata Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia.
