Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1.200 triliun untuk pengembangan serta reaktivasi 14.000 kilometer jaringan kereta api nasional pada Rabu (22/04/2026).
Rencana strategis ini dipaparkan usai rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dilansir dari Kompas, proyeksi dana fantastis tersebut mencakup target jangka panjang guna memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia.
"Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun," kata Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pendanaan tersebut rencananya akan dialokasikan secara bertahap selama dua dekade hingga tahun 2045 dengan perkiraan kebutuhan Rp 60 triliun sampai Rp 65 triliun per tahun. AHY menegaskan bahwa angka ini masih berupa asumsi awal yang akan disesuaikan dengan kondisi geografis setiap daerah.
Sektor perkeretaapian saat ini dinilai masih mengalami kekurangan investasi yang signifikan jika dibandingkan dengan pembangunan jalan raya. Pada tahun 2026, terdapat ketimpangan tajam antara anggaran perbaikan jalan nasional senilai Rp 46 triliun dengan anggaran rel kereta yang hanya mendapat Rp 5 triliun.
"Jadi ada gap di situ," kata AHY.
Upaya mengejar ketertinggalan investasi ini dipandang krusial mengingat efisiensi emisi yang ditawarkan moda transportasi berbasis rel. Data menunjukkan transportasi darat menyumbang 89 persen emisi karbon, sedangkan kereta api hanya memberikan kontribusi di bawah satu persen.
Pemerintah juga menyoroti masalah distribusi infrastruktur yang belum merata, di mana 10.000 kilometer dari total 12.000 kilometer rel nasional saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi di luar Jawa masih sangat terbatas, dengan Sulawesi hanya memiliki 100 kilometer rel dan Kalimantan yang belum terhubung sama sekali.
"Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," ujar AHY.
Guna memenuhi kebutuhan pendanaan yang besar tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan. Selain mengandalkan APBN dan APBD, peluang kerja sama melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi pihak swasta dan luar negeri akan terus didorong.
