Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN dan sektor swasta setiap hari Jumat belum efektif menghemat energi. Evaluasi ini disampaikan pada Senin (11/5/2026) setelah kebijakan tersebut berjalan selama 1,5 bulan, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Trubus menjelaskan bahwa selama masa implementasi tersebut, pengurangan konsumsi energi memang terjadi namun skalanya tidak signifikan. Ia menyoroti terjadinya pergeseran beban konsumsi dari bahan bakar minyak (BBM) transportasi ke penggunaan listrik di rumah tangga akibat kebutuhan perangkat elektronik dan internet.
"Kalau dilihat dari perjalanannya selama 1,5 bulan ini, memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun ada pengurangan," kata Trubus ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Pengamat ini menilai pemerintah masih ragu dalam menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh karena adanya kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,6 persen, sehingga penerapan WFH ketat di semua sektor berisiko mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
"Jadi, program WFH ini hanya sifatnya memberi semacam solusi jangka pendek di tengah pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik. Karena pada akhirnya, masyarakat tetap melihat bahwa WFH yang ada sekarang karena hanya berlaku di ASN dan sebagian swasta tidak banyak memengaruhi perilaku atau dampaknya secara langsung," sambung dia.
Digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga dianggap belum optimal menunjang skema kerja jarak jauh. Trubus mencontohkan aplikasi JAKI di Jakarta yang dinilai masih memiliki kelemahan dalam menangani pengaduan serta layanan digital lain yang sering mengalami kendala teknis.
"Sebenarnya di kementerian dan daerah sudah mulai diterapkan secara perlahan yang namanya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Namun, persoalannya ini belum berjalan optimal. Aplikasi-aplikasi digital yang ada juga masih banyak kelemahannya," sambung Trubus.
Selain kendala teknis, budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan layanan tatap muka menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan edukasi bertahap agar warga terbiasa menggunakan platform digital untuk urusan administratif pemerintahan.
"Masalahnya, kalau kita mau WFH secara benar, masyarakat banyak yang masih menuntut layanan langsung. Budaya masyarakat kita belum terlalu familiar dengan istilah digital itu," tutur dia.
Terkait transparansi data, Trubus menekankan pentingnya laporan publik mengenai persentase penggunaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, pada hari Jumat. Tanpa perhitungan matang dan sanksi tegas bagi instansi yang melanggar, kebijakan ini dianggap hanya sekadar perkenalan tanpa dampak nyata.
"Cuma masalahnya, sampai sekarang belum ada laporan ke publik secara terang benderang mengenai hal ini," jelas Trubus.
Kondisi penerapan WFH saat ini disebut lebih menantang dibandingkan masa pandemi Covid-19 karena dilakukan dalam situasi normal. Hal ini memicu ketidakseragaman penerapan, di mana instansi seperti Kementerian PUPR serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara terbuka tidak memberlakukan aturan tersebut.
"Sebuah kebijakan kalau tidak ada sanksi ya tidak akan efektif. Saya katakan tadi ini seperti setengah hati, baru sekadar memperkenalkan saja," ucap Trubus.
Ia menyarankan agar kementerian sektor non-teknis seperti Bappenas atau Kemenpan-RB seharusnya memelopori penerapan WFH secara konsisten. Sementara itu, kementerian teknis memang tetap membutuhkan kehadiran fisik untuk pelayanan langsung kepada publik.
"Kementerian PUPR secara terang-terangan mengatakan tidak menerapkan WFH, begitu juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucap dia.
Pandangan senada disampaikan Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, yang menyebut fenomena ini sebagai redistribusi energi. Perpindahan pusat konsumsi energi dari kantor ke rumah tangga mencerminkan adanya pergeseran energi (energy shifting) yang belum tentu berarti pengurangan total konsumsi.
"WFH itu berpotensi menjadi solusi jangka panjang, tetapi sifatnya kontekstual. Secara struktural, ia dapat menekan konsumsi energi dari sektor transportasi. Namun tanpa perubahan sistemik, misalnya efisiensi rumah tangga, WFH hanya akan menjadi solusi parsial," ucap Rakhmat ketika dihubungi, Senin.
