Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau melonjak hingga mencapai 14.855 hektare pada periode Januari sampai April 2026 akibat hantaman fenomena Super El Nino. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis citra satelit bersama antara Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Lingkungan Hidup, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Rabu (20/5).
Lonjakan luasan lahan yang terbakar ini menyerupai kondisi krisis serupa yang pernah melanda wilayah tersebut beberapa tahun lalu. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatra sekaligus Pimpinan Manggala Agni, Ferdian Krisnanto, memaparkan perbandingan data karhutla di Riau saat menghadapi siklus El Nino dari tahun ke tahun.
Catatan historis menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga April 2019, luasan karhutla di Riau menyentuh angka 26.375 hektare. Sementara itu, pada periode yang sama di tahun 2023, area yang terbakar tercatat seluas 1.099 hektare, sebelum akhirnya kembali melonjak tajam pada tahun ini.
"Ini jelas warning keras," tegas Ferdian, Rabu (20/5).
Pihak Dalkarhut menjelaskan bahwa proses analisis dilakukan sepanjang periode Januari sampai April. Evaluasi baru dapat berjalan optimal setelah kendala cuaca di lapangan teratasi.
"Ini karena yang periode sebelumnya kejadian kebakarannya tapi di citra satelit baru terlihat clear pada saat Mei kemarin. Sebelumnya banyak tertutup awan," tukas Ferdian.
Pemetaan kawasan yang terbakar sejauh ini masih mencakup kategori wilayah hutan dan non-hutan. Mayoritas area yang terdampak merupakan lahan tanah gambut, sedangkan sebagian kecil lainnya berupa tanah mineral.
"Nanti kami overlay dulu peta pemegang izin ya," ungkap Ferdian.
Langkah tindak lanjut berupa sinkronisasi peta perlu dilakukan guna mengidentifikasi secara detail kepemilikan lahan tersebut. Otoritas terkait belum menetapkan status definitif mengenai keterlibatan lahan milik perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan, ataupun area milik masyarakat.
"Lebih kepada kewaspadaan ya. Baik dari sisi pemerintah daerah, swasta baik pemegang izin kehutanan atau perkebunan dan tentunya masyarakat semua. Kondisi ke depan dengan potensi kemarau yang lebih panas dan lebih panjang, tentunya kejadian karhutla di Januari-April menjadi pembelajaran penting untuk bersiap lagi pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat. (Semua) harus menyiapkan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia," jelas Ferdian.
Sinergi dari seluruh elemen sektor publik dan swasta dinilai krusial dalam menghadapi fase kemarau panjang. Ferdian mengingatkan bahwa kelalaian dalam mengantisipasi ancaman ini dapat berakibat fatal bagi wilayah terdampak.
"Tiba masa tiba waktu tidak siap akan sangat berbahaya. Potensi bencana di depan mata," pungkas Ferdian.
