Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke dua negara Eropa, yakni Prancis dan Belgia. Kunjungan strategis yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 ini membawa misi besar bagi perekonomian nasional.
Fokus utama dari agenda internasional ini adalah mempercepat langkah Indonesia untuk menjadi anggota resmi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Selain itu, Airlangga juga bertugas memastikan kelancaran kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa berjalan tanpa hambatan.
Airlangga Hartarto hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD untuk mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Kehadiran ini menjadi tonggak penting setelah dua tahun Indonesia berproses menuju keanggotaan sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada tahun 2024.
Sebelumnya, Indonesia juga telah menunjukkan keseriusannya dengan menyampaikan hasil penilaian mandiri melalui Dokumen Initial Memorandum pada tahun 2025 lalu. Saat ini, perjalanan menuju anggota penuh telah memasuki fase krusial yang membutuhkan pengawalan intensif dari pemerintah.
Tahapan Teknis Aksesi OECD Indonesia
Proses bergabungnya Indonesia ke dalam OECD kini tengah berada pada tahap tinjauan teknis atau technical review oleh tim ahli dan negara anggota. Dalam fase ini, tim OECD akan melakukan serangkaian kegiatan mendalam untuk mengumpulkan berbagai informasi serta data yang diperlukan.
Kegiatan tersebut mencakup distribusi kuesioner resmi, pelaksanaan misi pencarian fakta (fact-finding mission), hingga penyusunan studi komprehensif mengenai regulasi nasional. Semua data yang terkumpul akan memotret sejauh mana kebijakan Indonesia sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan OECD.
Nantinya, seluruh hasil temuan ini akan dibawa ke tingkat Komite OECD untuk didiskusikan lebih lanjut oleh para anggota. Diskusi tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi penting bagi Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan serta regulasi di dalam negeri.
Upaya besar ini melibatkan sinergi luas dari berbagai pemangku kepentingan nasional, baik dari instansi pemerintah maupun sektor non-pemerintah. Menko Airlangga secara langsung mengoordinasikan lebih dari 60 pihak yang terdiri dari kementerian, lembaga, hingga organisasi kemasyarakatan.
Daftar sektor kebijakan yang ditinjau dalam proses aksesi melibatkan 25 Komite OECD antara lain:
- Sektor investasi, perdagangan internasional, dan persaingan usaha yang sehat.
- Kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta gerakan anti-korupsi.
- Pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi digital yang inklusif.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, sistem pendidikan, dan standar ketenagakerjaan.
Pelibatan banyak pihak seperti asosiasi bisnis, serikat pekerja, hingga kalangan akademisi bertujuan agar proses aksesi ini mencakup aspirasi seluruh elemen bangsa. Dengan cakupan kebijakan yang luas, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transformasi menyeluruh di berbagai lini strategis.
Sorotan Dunia sebagai Pionir di Asia Tenggara
Langkah Indonesia ini menarik perhatian global lantaran menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menempuh proses aksesi OECD. Organisasi tersebut mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Banyak negara anggota OECD yang secara terbuka menawarkan kerja sama teknis serta bantuan untuk mempermudah jalan Indonesia. Dukungan internasional yang masif ini menjadi peluang emas yang harus dikelola dengan koordinasi yang sangat ketat.
Menko Airlangga menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Kerja sama yang ditawarkan oleh negara lain harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat status keanggotaan Indonesia di kancah global.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam memanfaatkan dukungan negara-negara sahabat demi mempercepat proses ini. Tujuannya jelas, agar posisi Indonesia di mata dunia semakin kuat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Misi Hilirisasi dan Penguatan Ekonomi
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia akan tetap mengusung misi hilirisasi sebagai pilar utama kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini dianggap kunci untuk menciptakan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkokoh struktur ekonomi.
Airlangga Hartarto dijadwalkan tampil sebagai pembicara utama dalam sesi khusus yang membahas keseimbangan kebijakan industri. Fokus pembahasannya adalah bagaimana menjaga pasar tetap terbuka namun tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan industri yang tepat.
Untuk memperlancar aspek teknis, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari setidaknya delapan negara sahabat. Daftar negara tersebut mencakup kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris, Finlandia, hingga negara tetangga Thailand.
Selain pertemuan antar-pemerintah, Menko Airlangga juga akan berdialog dengan pemimpin Business at OECD (BIAC). Kelompok ini merupakan mitra strategis yang mewakili kepentingan para pelaku usaha di tingkat global dan memiliki hubungan erat dengan dunia usaha Indonesia.
Rencana jadwal kunjungan kerja Menko Airlangga di Eropa dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tanggal | Lokasi | Agenda Utama |
|---|---|---|
| 3-4 Juni 2026 | Paris, Prancis | Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD dan Pertemuan Bilateral 8 Negara. |
| 5 Juni 2026 | Brussels, Belgia | Brussels Economic Security Forum (BESF) dan Pertemuan Komisioner Uni Eropa. |
| 5 Juni 2026 | Brussels, Belgia | Pengawalan Ratifikasi I-EU CEPA dan Diplomasi Keamanan Ekonomi. |
Tabel di atas menunjukkan padatnya agenda diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh delegasi Indonesia di dua pusat kekuasaan Eropa tersebut. Setiap pertemuan dirancang untuk memberikan keuntungan strategis bagi percepatan pembangunan dan penguatan investasi di tanah air.
Diplomasi Keamanan Ekonomi di Brussels
Setelah menyelesaikan agenda di Paris, rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Brussels, Belgia, pada tanggal 5 Juni 2026. Di sana, Airlangga akan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 yang bergengsi.
Forum tahunan ini merupakan pertemuan puncak di Eropa yang dikelola oleh European Policy Centre (EPC) dengan fokus pada isu keamanan ekonomi. Acara ini akan mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan Uni Eropa, serta mitra global untuk mendiskusikan tantangan geoekonomi dunia.
Satu agenda yang paling dinanti di Brussels adalah pengawalan proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Kesepakatan ini sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi.
Keberhasilan ratifikasi I-EU CEPA diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di Eropa. Kerja sama ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
Kunjungan ini secara keseluruhan mempertegas posisi strategis Indonesia dalam menjalin kemitraan internasional yang aktif dan produktif. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui diplomasi tingkat tinggi yang efektif.
Dalam perjalanan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso serta Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi. Kehadiran tim teknis ini bertujuan untuk memastikan setiap detail kesepakatan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.
