Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jakarta baru saja digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026. Fokus penggeledahan ini menyasar ruang kerja pimpinan di lantai dua gedung tersebut.
Berdasarkan informasi dari internal Kejaksaan Agung, tindakan hukum ini dilakukan atas dugaan keterlibatan oknum dalam kasus jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Penyidikan ini bermula dari temuan adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan SPPG yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan BGN.
Hingga saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung di lokasi untuk mengumpulkan barang bukti tambahan. Kejaksaan Agung menjanjikan akan memberikan keterangan lebih lengkap melalui rilis resmi yang dijadwalkan pada sore hari ini.
Daftar Wilayah dan Kerugian Akibat Kasus SPPG
Berikut adalah rangkuman mengenai wilayah yang terdampak praktik jual-beli titik SPPG tersebut:
- Kota Batam: Kepolisian tengah mendalami dugaan transaksi ilegal dua titik SPPG yang nilainya mencapai Rp 400 juta.
- Provinsi Jawa Barat: Kerugian di wilayah ini ditaksir sebesar Rp 1,9 miliar dengan jumlah korban yang melapor sebanyak 21 orang.
- Kabupaten Lombok Timur: Ditemukan indikasi penipuan di mana satu titik lokasi pemenuhan gizi dipatok dengan harga fantastis sebesar Rp 950 juta.
Kasus-kasus ini mencuat ke permukaan setelah masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan adanya tindak pidana penipuan kepada pihak kepolisian. Saat ini, setidaknya sudah ada 20 laporan resmi yang diterima oleh aparat penegak hukum dari berbagai daerah.
Pihak Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa berdasarkan bukti awal, praktik jual-beli SPPG ini tidak dilakukan secara perorangan melainkan terorganisir. Diduga kuat ada kelompok terstruktur yang secara sistematis menjalankan aksi penipuan ini di tengah masyarakat.
Modus operandi yang dijalankan para pelaku cenderung serupa di setiap wilayah, yakni dengan mengeklaim memiliki kedekatan dengan orang dalam atau pejabat BGN. Untuk meyakinkan korbannya, para pelaku sering kali menunjukkan foto bersama pejabat terkait sebagai bukti relasi palsu mereka.
Perombakan Besar-besaran di Jajaran Pimpinan BGN
Di tengah bergulirnya kasus hukum ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala BGN. Pencopotan ini juga berdampak pada dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.
Berikut adalah daftar pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang resmi ditunjuk oleh Presiden:
| Jabatan | Pejabat Baru | Keterangan |
|---|---|---|
| Kepala BGN | Nanik S. Deyang | Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. |
| Wakil Kepala BGN | Agustina Arumsari | Menggantikan posisi wakil kepala sebelumnya. |
| Wakil Kepala BGN | Mayjen TNI Trenggono | Menggantikan posisi wakil kepala sebelumnya. |
Struktur kepemimpinan yang baru ini diharapkan dapat segera membenahi kondisi internal lembaga di tengah sorotan publik. Nanik S. Deyang yang kini naik menjadi orang nomor satu di BGN menyatakan bahwa tugas ini merupakan amanah yang besar sekaligus berat.
Perombakan ini juga disebut-sebut sebagai respons cepat pemerintah dalam mendengar aspirasi rakyat terkait kerawanan korupsi pada proyek pemenuhan gizi. DPR RI turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, mengingat program tersebut sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Suasana di kantor BGN sendiri sejak pagi terlihat tegang dengan penjagaan di pintu gerbang utama selama penggeledahan berlangsung. Beberapa saksi dari kalangan karyawan menyebutkan situasi di dalam gedung cukup mencekam saat penyidik Kejagung menyisir dokumen di ruang pimpinan.
Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo setelah resmi dibebastugaskan dari jabatannya. Sementara itu, pihak Istana mengonfirmasi bahwa pergantian pimpinan dilakukan karena adanya catatan serius terkait jalannya lembaga selama ini.
Penyelidikan kasus ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan data baru yang dikumpulkan dari hasil penggeledahan di kantor pusat. Publik kini menanti langkah hukum selanjutnya dari Kejaksaan Agung untuk mengungkap siapa saja aktor intelektual di balik skandal jual-beli titik SPPG ini.
