Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan sejumlah usulan relaksasi dunia usaha kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta Selatan pada Kamis (30/4/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat daya tahan pengusaha domestik di tengah tekanan ekonomi global.
Pertemuan strategis tersebut menjadi wadah bagi Kadin untuk menyuarakan keresahan para pelaku usaha yang terdampak ketidakpastian situasi internasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Anindya menilai DEN memiliki peran krusial dalam memberikan rekomendasi strategis langsung kepada Presiden.
"Pagi kami bertemu dengan Ketua DEN Pak Luhut. Kami mengatakan analoginya, Pak, ini kalau pengusaha itu ayam, ayam petelur. Ini lagi stres sejak perang, lagi takut," kata Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia.
Anindya menjelaskan bahwa posisi DEN sangat vital bagi dunia usaha sebagai perantara dalam mempercepat implementasi kebijakan nasional. Lembaga ini dianggap mampu menyaring aspirasi sektor industri untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah.
"Dewan Ekonomi Nasional adalah think tank daripada Pak Presiden atau pemerintah. Jadi ini kami sampaikan supaya menjadi pertimbangan untuk nanti bersama-sama memberikan masukan pada pemerintah," ujarnya.
Dalam rincian usulannya, Kadin mengharapkan adanya pelonggaran kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan. Fokus utama usulan tersebut mencakup keringanan beban finansial dan penangguhan kewajiban fiskal tertentu.
"Mungkin usul kami ya pertama berikanlah ini napas. Napas itu seperti apa? Ini contoh saja, napasnya ya berikanlah kelonggaran-kelonggaran di sana-sini. Misalnya relaksasi kredit, bayar bunga dulu tapi pokoknya bertahap. Lalu penangguhan pajak BBM, lalu juga penangguhan pajak ekspor. Nah ini untuk istilahnya memberi napas ayam-ayam petelur ini. Ini kita semua," ujarnya.
Selain masalah pajak dan kredit, Anindya juga menyoroti hambatan birokrasi dalam sektor perdagangan dan industri. Kadin mendesak adanya kepastian hukum terkait perizinan ekspor serta penyesuaian regulasi pembatasan barang yang selama ini dinilai menyulitkan arus perdagangan.
"Lalu juga kita ingin buka sumbatan supaya kita bisa istilahnya mulai sedikit ofensif," kata Anindya.
Meskipun membawa daftar panjang usulan, pihak Kadin menyatakan sikap realistis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi seluruh permintaan tersebut. Fokus utamanya adalah terciptanya pemahaman yang sama mengenai kondisi lapangan yang dihadapi pengusaha saat ini.
"Kadin sebagai mitra strategis tentu memberikan masukan yang ada dari dunia usaha. Tidak semuanya perlu dituruti, tapi paling tidak dicarikan jalan dan dimengerti nuansanya. Jadi tadi kita bilang bagaimana caranya yang pertama diberikan napas, supaya kita bisa beratur strategi," tegas Anindya.
