Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) menggandeng Kedutaan Besar Inggris menggelar diskusi mengenai peluang serta tantangan implementasi Kredit Keanekaragaman Hayati atau Biodiversity Credit di Jakarta pada Senin (14/4/2025).
Diskusi yang berlangsung di Hotel Mandarin tersebut bertujuan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian terkait, akademisi, hingga sektor swasta guna membahas ekspansi bisnis jasa ekosistem. Dilansir dari Investortrust, inovasi dalam pengelolaan sumber daya hutan dipandang krusial untuk menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani, menyatakan bahwa organisasi berkomitmen penuh dalam mendorong transformasi sektor kehutanan menuju arah yang lebih regeneratif.
"Sehingga bisnis baru di desain hand in hand dengan upaya pelestarian alam. Atas dasar pemahaman kami tersebut, pada awal 2022 Kadin Indonesia membangun sebuah inisiatif yang disebut Kadin Regenerative Forestry Business Hub (Kadin FRBH)," ujarnya Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia.
Langkah strategis ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, serta dukungan signifikan dari pemerintah Inggris. Shinta menegaskan pentingnya peralihan model bisnis dari berbasis kayu menuju Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang lebih inklusif.
"Kami sangat meyakini skema bisnis kehutanan regeneratif ini mampu memberikan kontribusi lebih baik pada target pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi komitmen pemerintah saat ini," katanya Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia.
Model bisnis MUK memungkinkan para pengusaha hutan untuk tidak lagi terpaku pada industri kayu saja, melainkan merambah ke sektor energi, obat-obatan, hingga pangan. Kendati demikian, Kadin mengakui bahwa mengubah pola pikir bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun merupakan sebuah tantangan besar.
"Kami menyadari tantangan yang dihadapi lebih dari pengusaha-pengusaha hutan selama ini lebih dari 50 tahun hanya berbasis pada kayu sehingga perubahan ini membutuhkan proses adaptasi yang membutuhkan waktu, mengingat ekosistem bisnis belum terbentuk," ucap Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia.
Guna mempercepat transformasi tersebut, Kadin RFBH kini tengah mendampingi 10 proyek percontohan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Inisiatif ini diperkirakan membawa nilai investasi baru mencapai Rp 1,2 triliun.
"Dapat dibayangkan apabila saat ini luas kawasan hutan yang dikelola termasuk oleh perusahaan, perhutanan sosial, lebih dari 20 juta hektar. Maka bila ini berhasil akan memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mendongkrak kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia.
Pemanfaatan mekanisme biodiversity credit diharapkan dapat menjadi instrumen finansial yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha yang menjaga habitat alam. Shinta menaruh harapan besar pada hasil dialog ini untuk menciptakan kolaborasi konkret di masa depan.
"Kami sangat optimis ekosistem hutan di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ekonomi sosial dan dengan melalui mekanisme bisnis baru ini. Oleh karena itu kami berharap dialog ini dapat menjadi langkah yang konkret dalam mendorong inovasi, kolaborasi, serta percepatan implementasi biodiversity credit di Indonesia dalam rangka MUK," sambung Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia.
