Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan data terbaru mengenai penyusutan drastis jumlah rukun warga (RW) kumuh di wilayah ibu kota pada Rabu (6/5/2026). Angka wilayah kumuh tersebut tercatat mengalami penurunan hingga 52 persen berdasarkan hasil finalisasi pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dilansir dari Megapolitan, data tersebut merujuk pada hasil pendataan tahun 2025 yang baru saja rampung difinalisasi pada tahun 2026. Penurunan signifikan terlihat dari perbandingan data tahun 2017 yang mencatat 445 RW kumuh menjadi hanya tersisa 211 RW pada periode saat ini.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh, dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Pramono menegaskan bahwa pengurangan jumlah RW kumuh tersebut berjalan konsisten selama satu tahun masa kepemimpinannya. Namun, ia secara rendah hati menyatakan bahwa pencapaian tersebut bukan semata-mata hasil kerja tunggal pemerintahannya saat ini.
"Tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," katanya.
Meskipun terdapat tren positif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kewajiban untuk membenahi 211 RW yang masih berstatus kumuh. Sebaran wilayah kumuh terbanyak dilaporkan berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, khususnya pada kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
"Hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu, di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut memberikan penjelasan mengenai validitas data tersebut dalam kesempatan yang sama. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan mengadopsi kemajuan teknologi untuk menjamin akurasi angka di lapangan.
"Jadi kami menggunakan dua pendekatan, pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit. Dengan demikian hasilnya lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi," kata Amalia.
