Jemaah haji asal Aceh tetap berangkat ke Tanah Suci pada Selasa (12/5/2026) meski sempat terdampak bencana banjir besar yang melanda wilayah mereka pada November 2025. Dilansir dari Detikcom, tim pendamping dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan upaya jemput bola untuk memastikan keberangkatan para jemaah tersebut.
Bencana yang terjadi pada 22-26 November 2025 itu merusak ribuan rumah di 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Wilayah Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah dengan dampak terparah, yang sempat menghambat proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
"Di antara 23 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota itu terdampak bencana yang sangat luar biasa yang harta benda mereka itu habis semuanya, contohnya di Aceh Tamiang," ungkap Syekh Jamal, perwakilan tim pendamping jemaah haji.
Kondisi ekonomi jemaah yang terpuruk akibat kehilangan harta benda membuat pihak Kemenhaj harus memberikan asistensi langsung. Fokus utama bantuan meliputi verifikasi kesehatan hingga penyelesaian administrasi biaya haji agar kuota tetap terpenuhi.
"Tamiang itu adalah daerah yang sangat-sangat berat tertimpa bencana, di sana ada jemaah haji 150 jemaah haji pada saat pelunasan pertama, ya hanya baru satu orang," katanya.
Kerusakan infrastruktur komunikasi juga memaksa tim merelokasi pusat layanan ke wilayah yang memiliki jaringan internet stabil. Upaya ini dilakukan agar syarat istitha'ah atau kemampuan jemaah dalam melaksanakan haji dapat segera terpenuhi secara sistem.
"Kemudian kami, saya, kemudian dengan tim dari Kemenhaj ditugaskan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk menjemput bola, untuk merelokasi jemaah supaya bisa melakukan istitha'ah," ujarnya.
Selain kendala finansial, tim pendamping menghadapi masalah hilangnya dokumen penting seperti paspor milik 18 jemaah di Aceh Utara. Koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah daerah dan Komisi VIII DPR RI untuk menangani laporan kehilangan dokumen tersebut setiap hari.
"Kemudian di Aceh Utara ada 18 paspor itu hanyut. Nah, hampir tiap hari kami berjibaku dengan pemerintah dan membuat laporan setiap hari termasuk ke Kemenhaj, ke Komisi VIII DPR RI, kemudian juga ke Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur," katanya.
Langkah taktis ini diambil guna menepis kekhawatiran terkait pengalihan kuota haji Aceh ke provinsi lain akibat bencana. Syekh Jamal menegaskan bahwa instruksi dari Gubernur Aceh sangat jelas untuk menjaga hak keberangkatan warga Aceh.
"Karena pada saat itu ada isu bahwa jemaah daerah yang dampak bencana itu kuotanya akan dialihkan ke provinsi lain. Tetapi kami di Aceh, saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur itu betul-betul jemput bola," kenangnya.
Target pemenuhan kuota akhirnya tercapai, bahkan melampaui ekspektasi nasional meski di tengah pemulihan pascabencana. Aceh tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengisian kuota tercepat.
"Akhirnya Aceh termasuk yang pertama sekali penuh kuota hajinya, malah melebihi target nasional," kata Syekh Jamal.
Masalah teknis berupa lumpuhnya jaringan telekomunikasi di area bencana menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Pelayanan administrasi haji yang berbasis elektronik harus dipindahkan ke lokasi yang lebih memadai.
"Akhirnya kami alihkan ke daerah yang ada internetnya, kemudian yang ada komunikasi telepon dan sebagainya, karena semua infrastruktur elektronik hancur," ujarnya.
Keteguhan para jemaah untuk tetap menunaikan ibadah haji meski dalam kondisi sulit menjadi catatan emosional bagi para petugas lapangan. Saat ini, para jemaah asal Aceh sudah mulai memadati hotel-hotel di Makkah untuk memulai rangkaian ibadah.
"Alhamdulillah sampai sekarang jemaah haji walaupun bagaimana... yang paling menyedihkan saya, di Tamiang. Mereka nggak ada apa-apa lagi, rumah udah nggak ada, tapi mereka tetap berhaji," ujarnya lirih.
