Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan agenda keberangkatan ibadah haji 2026 tidak mengalami perubahan jadwal meskipun eskalasi konflik masih berlangsung di wilayah Timur Tengah pada Kamis (16/4/2026). Koordinasi intensif terus dilakukan bersama otoritas terkait guna menjamin keamanan seluruh jemaah.
Kepastian mengenai kelancaran agenda ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Heni Hamidah, dilansir dari Nasional. Pihaknya menyatakan telah menjalin komunikasi berkelanjutan dengan Kementerian Haji dan Umrah guna memantau situasi terkini di kawasan tersebut.
"So far haji masih on schedule ya," kata Heni di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Heni memberikan arahan khusus bagi perusahaan maskapai yang bertugas mengangkut jemaah untuk mengatur rute penerbangan secara selektif. Hal ini bertujuan agar jalur udara yang dilewati tidak bersinggungan dengan zona berbahaya.
"Untuk travel, pengelola jemaah hajinya, penerbangan kalau bisa menghindari wilayah-wilayah konflik tentunya, sebelumnya dari kita ya ada yang langsung ke Jeddah atau Arab Saudi ada yang langsung," ujar Heni.
Di sisi lain, persiapan teknis penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dilaporkan telah mencapai tahap finalisasi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan konfirmasi bahwa kesiapan layanan secara keseluruhan hampir menyentuh angka sempurna pada Rabu (15/4/2026).
"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji," ujar Irfan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah telah mengamankan fasilitas akomodasi berupa 177 hotel di Mekkah dan 100 hotel di Madinah untuk para jemaah. Lokasi penginapan tersebar di wilayah strategis seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah untuk Mekkah, serta kawasan Markaziah untuk Madinah.
Aspek kesehatan juga diperkuat dengan penyediaan 40 klinik di Mekkah dan 5 klinik di Madinah guna menunjang pelayanan medis. Selain itu, setiap kelompok terbang (kloter) akan mendapatkan pengawalan langsung dari tenaga ahli kesehatan.
"Setiap kloter terdiri atas satu dokter dan satu tenaga kesehatan," ucap Irfan.
