Militer Israel dilaporkan melakukan penghancuran sistematis terhadap rumah-rumah penduduk di wilayah Lebanon selatan yang mereka duduki di tengah masa gencatan senjata pada Kamis (23/4/2026). Aksi perataan bangunan tersebut memicu protes keras dari otoritas Lebanon yang berencana membawa isu ini ke jalur diplomasi internasional.
Dilansir dari Kompas, pemerintah Lebanon akan mengajukan nota protes saat delegasi kedua negara bertemu dalam perundingan di Washington, Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah militer Israel membatasi akses tim pemantau ke lokasi penggusuran.
Hambatan akses tersebut membuat pemerintah Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) belum dapat memastikan jumlah pasti hunian yang telah hancur. Israel berdalih bangunan-bangunan itu berfungsi sebagai pos operasional bagi milisi Hizbullah.
Warga sipil yang mengungsi kini terancam kehilangan tempat tinggal secara permanen akibat operasi di wilayah perbatasan tersebut. Salah satu dampak paling parah terpantau di Desa Beit Lif yang berjarak sekitar 4 kilometer dari garis perbatasan Israel.
Hassan Sweidan, seorang penduduk dari desa tetangga, memberikan kesaksian mengenai penghancuran yang dilakukan secara bertahap oleh pasukan pendudukan. Ia memantau pergerakan alat berat militer dari jarak dekat.
"Mereka menggusur secara bertahap hingga sekarang mereka mencapai alun-alun. Anda bisa lihat, tidak ada lagi rumah yang tersisa," kata Sweidan, seperti dilansir Associated Press.
Sweidan menjelaskan bahwa kondisi rumah-rumah di Desa Beit Lif sebenarnya masih utuh saat kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan. Namun, tank dan buldoser militer mulai merangsek masuk pada hari kedua jeda pertempuran.
"Kami datang menyaksikan setiap hari seberapa banyak bagian desa yang digusur," katanya.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa penghentian aktivitas penghancuran rumah ini menjadi agenda krusial dalam pertemuan mendatang. Pemerintah Lebanon menempatkan perlindungan aset warga sebagai poin utama dalam negosiasi dengan pihak Israel.
Perundingan di Washington tersebut dijadwalkan untuk mengevaluasi perpanjangan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 16 April lalu. Selain masalah penggusuran, kedua belah pihak akan mulai merumuskan kerangka kerja menuju perdamaian permanen antar kedua negara.
