Pemerintah Iran memperketat penjagaan di Selat Hormuz dengan melarang seluruh peralatan militer dari negara musuh melewati jalur laut strategis tersebut, dilansir dari Media Indonesia. Kebijakan ini diambil di tengah mandeknya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), sementara blokade sejak 28 Februari telah mengganggu seperlima pasokan minyak dunia.
Langkah tegas ini memperuncing ketegangan geopolitik dan mulai memicu tekanan ekonomi di dalam negeri AS serta domestik Iran sendiri. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh jajaran petinggi pemerintahan dan parlemen Teheran yang menyatakan kesiapan untuk kembali menghadapi konflik militer secara langsung.
Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menegaskan perubahan posisi kedaulatan negaranya di jalur perdagangan internasional itu.
"Kami telah menyerahkan hak kedaulatan kami atas Selat Hormuz, dan sebelumnya kami mengizinkan lewatnya peralatan militer yang dimaksudkan untuk digunakan melawan kami melalui Selat Hormuz. Kami tidak akan mengizinkan hal itu lagi," ujar Aref dikutip dari Al Jazeera.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, turut memberikan peringatan mengenai dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat AS akibat konflik ini melalui akun X miliknya.
"Warga Amerika diberitahu bahwa mereka harus menyerap biaya tinggi dari perang pilihan terhadap Iran," tulis Araghchi.
Ia menambahkan bahwa dampak finansial yang sebenarnya di Washington baru akan terasa saat utang negara serta suku bunga hipotek melonjak tajam.
"Kesampingkan kenaikan harga gas dan gelembung pasar saham, rasa sakit yang sebenarnya dimulai ketika utang AS dan suku bunga hipotek mulai melonjak. Gagal bayar pinjaman mobil bahkan sudah berada di titik tertinggi dalam 30 tahun lebih," sambung Araghchi.
Araghchi juga menyatakan bahwa Iran kini membuka pintu mediasi dari Beijing setelah adanya pertemuan antara Donald Trump dan Presiden Xi Jinping menyusul kebuntuan dialog di Islamabad.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyindir kebijakan luar negeri Washington dan pengangkatan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth.
ÔÇ£Jadi, Anda mendanai (Pete) Hegseth, pembawa acara TV yang gagal itu dengan tarif yang belum pernah terdengar sejak 2007, sehingga dia bisa bermain peran sebagai Sekretaris Perang di halaman belakang rumah kami di Hormuz?,ÔÇØ cetus Ghalibaf.
Ghalibaf menilai utang luar negeri AS yang menyentuh angka US$39 triliun sebagai kebijakan tidak masuk akal yang berisiko memicu krisis finansial global baru. Dampak finansial ini memaksa AS melelang obligasi bertenor 30 tahun senilai US$25 miliar dengan imbal hasil mencapai 5% yang menjadi rekor tertinggi dalam dua dekade.
Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menjelaskan bahwa Teheran sedang merancang mekanisme pengaturan lalu lintas khusus demi mengontrol Selat Hormuz setelah tuntutan kedaulatan penuh mereka ditolak oleh negara-negara Teluk.
ÔÇ£Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat keuntungan darinya,ÔÇØ kata Azizi sembari menambahkan bahwa pendukung proyek Washington akan ditolak aksesnya.
Di sisi lain, situasi internal Iran juga mengalami tekanan berat akibat inflasi pangan dalam negeri yang meroket hingga 115% pada bulan lalu, disusul kejatuhan nilai tukar rial mendekati 1,8 juta per dolar AS di pasar gelap. Kondisi domestik kian mencekam menyusul siaran televisi negara yang menampilkan pembawa acara memegang senapan serbu, pemadaman internet total selama 78 hari, serta penyiagaan kendaraan lapis baja pascaaksi unjuk rasa antikorupsi pada Januari lalu.
